oleh

TPNPB-OPM Nilai Klaim Benny Wenda dan ULMWP Adalah Suatu Kegagalan

Kitorangpapuanews.com – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menentang klaim Benny Wenda yang mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara Republik Papua Barat.

TPNPB-OPM menilai pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang mengangkat dirinya sebagai Presiden Sementara Republik Papua Barat, adalah kegagalan ULMWP dan Benny Wenda.

“Klaim Benny Wenda sebagai president sementara Negara Republik Papua Barat adalah kegagalan ULMWP dan Benny Wenda itu sendiri,” Ujar Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom yang dikutip dari Suara.com, Rabu (02/12/2020).

Sebby mengatakan, TPNPB menyangkal klaim Benny Wenda yang mengumumkan pemerintahannya di negara asing, dan jelas tidak mempunyai legitimasi mayoritas rakyat Papua, serta diluar dari wilayah hukum revolusi.

“TPNPB-OPM juga tidak bisa mengakui klaim Benny Wenda, karena Benny Wenda adalah warga Negara Inggris dan menurut hukum international bahwa warga negara asing tidak bisa menjadi President Republik Papua Barat,” jelasnya.

Ia menegaskan, bahwa menurut hukum international Benny Wenda telah melakukan deklarasi dan mengumumkan Negara serta klaim menyesatkan di negara asing, yaitu di teritori Kerajaan Inggris.

“Itu sangat tidak benar dan tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia. TPNPB-OPM sangat tidak akui dan tidak akan kompromi dengan Benny Wenda, karena deklarasi Negara Papua Barat ketika berkantor di Inggris yang bukan merupakan daerah revolusi,” katanya lagi.

Karena itu, atasnama Panglima Tinggi TPNPB-OPM, Kepala Staf Umum Terryanus Satto dengan tegas menolak klaim Benny Wenda yang juga dinilai tidak akan menguntungkan keinginan rakyat Bangsa Papua untuk merdeka penuh dari Indonesia.

Tidak hanya itu, Sebby menyebut, terhitung mulai Rabu 2 Desember 2020, markas pusat TPNPB-OPM mengumumkan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda, sebab jelas-jelas telah merusak perjuangan bangsa Papua.

“Juga diketahui bahwa Benny Wenda kerja kepentingan kapitalis asing Uni Eropa, Amerika dan Australia, dan hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi untuk kemerdekaan bagi bangsa Papua,” jelasnya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah, dilansir ABC Australia (abc.net.au) menyangkal legitimasi Wenda dan langkah ULMWP untuk membentuk pemerintahan sementara Papua Barat.

“Dengan dalih apa seorang bernama Benny Wenda membuat status memproklamasikan diri sebagai wakil rakyat Indonesia di Papua,” kata Teuku kepada ABC.

Ia mengatakan, kembalinya Papua ke Indonesia sebagai negara penerus Hindia Belanda; koloni yang membentang dari barat di Aceh hingga timur di Papua, sudah final.

“Proses pemindahan kekuasaan atau pengembalian Papua dari Belanda ke Indonesia diawasi oleh PBB, termasuk melalui adopsi resolusi PBB,” katanya.

News Feed