Tjahjo awalnya berbicara banyak soal pengalamannya selama menjabat Mendagri selama 5 tahun. Dalam bidang otonomi daerah, dia bercerita tentang daerah-daerah yang mengalami pemekaran. Hanya 23 persen daerah hasil pemekaran yang memenuhi syarat sukses.
Selain di Papua, pemerintah masih menutup kemungkinan pemekaran untuk 314 daerah yang antre. Tjahjo menyebut daerah-daerah itu antara lain Provinsi Sumbawa, Provinsi Kepulauan Buton, memecah Barito Utara dan Barito Selatan, Provinsi Nias, Provinsi Tapanuli, Provinsi Bogor-Sukabumi, Provinsi Cirebon, dan Lampung.
“Yang lain, mohon maaf 314 daerah,” ucapnya.
Tjahjo mengatakan pemerintah berfokus pada 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi yang ada saat ini. Dia menegaskan kebijakan Jokowi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif.
“Kebijakan Pak Jokowi jelas membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang harus semakin efektif efisien mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya untuk memperkuat otonomi daerah,” ungkap Tjahjo.
Masalah pemekaran Papua ini juga pernah disampaikan sejumlah tokoh Papua ke Jokowi ketika bertemu di Istana. Jokowi saat itu mengatakan tidak bisa melakukan pemekaran terhadap 5 wilayah di Papua dan Papua Barat. Namun ia masih mengkaji jika pemekaran dilakukan di 2-3 wilayah.
“Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Tapi Bapak menyampaikan, tambahan lima. Ini total atau tambahan? Saya iya, tapi mungkin tidak lima dulu. Mungkin kalau nggak 2, 3. Ini kan perlu ada kajian,” ujar Jokowi pada Selasa (10/9/2019).
