oleh

Bidik Pemekaran Papua, 100 Hari Jokowi dan Ma’ruf

-Artikel, Berita-554 views

Kitorangpapuanews.com – Pada awal pemerintahannya, salah satu wacana yang digulirkan adalah pemekaran wilayah Papua. Joko Widodo dan Maruf Amin telah melewati 100 hari menjabat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Terdapat empat kabupaten di selatan Papua yang membentuk tim pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) untuk percepatan pembentukan provinsi tersebut.

Empat kabupaten ini yakni, Kabupaten Asmat, Merauke, Mappi, dan Boven Digoel. Wacana pemerkaran papua kali pertama dikemukakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai mengunjungi Papua bersama Jokowi pada Oktober 2019.

Adapun payung hukum pemekaran wilayah Papua merujuk Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Tito mengungkapkan rencana pemekaran wilayah Papua didasarkan atas alasan situasional. Pembentukan provinsi baru di Papua didasarkan pada analisis bidang intelijen.

“Ini kan situasional. Kita kan dasarnya data intelijen. Kemudian data-data lapangan kita ada. Situasi nasional,” ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019). Oleh karena itu, Tito meyakini daerah lain tidak akan cemburu dengan Papua yang mengalami pemekaran.

Mantan Kepala Polri itu menyebutkan, aturan teknis pemekaran provinsi Papua akan disiapkan. Calon provinsi baru yang sudah mendapatkan lampu hijau adalah Papua Selatan. “Aturan teknisnya kan bisa dibuat. Yang enggak bisa diubah kan kitab suci,” kata Tito.

Tito menegaskan, baru wilayah di Papua yang mendapat persetujuan untuk pemekaran wilayah. Pasalnya, pihaknya telah menerima permintaan pemekaran wilayah sekitar 183 permintaan. Namun pemerintah melakukan memoratorium karena keterbatasan anggaran. “Sementara itu. Moratorium tetap (di wilayah lain),” ujar Tito.

Permudah pengamanan

Menurut Paulus, rencana itu juga telah dibuat berdasarkan hasil kajian intelijen yang dilakukan secara terpadu atau disebut Komunitas Intelijen Daerah (Kominda). Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw menilai bahwa rencana pemekaran provinsi di Tanah Papua akan mempermudah aspek pengamanan hingga kesejahteraan sosial.

“Semuanya, dari sisi keamanan pengamanan, sisi kesejahteraan, sisi kemasyarakatan sosial, semua jalan, itu pasti baik,” ucap Paulus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).

Dengan demikian, ia pun mendukung rencana pemekaran tersebut. Paulus menambahkan bahwa Presiden telah mengetahui perkembangan yang terjadi di Tanah Papua setelah berkunjung sebanyak 13 kali.

Jokowi telah bertemu banyak pihak dan datang ke daerah terpencil. “Artinya beliau (Jokowi) tahu bagaimana situasi perkembangan sesungguhnya di Papua,” ujar Paulus Waterpauw.

“Kalau ada rencana untuk pemekaran, kami setuju saja. Karena prinsipnya itu kan memperpendek rentan kendali antara pusat, provinsi dan daerah-daerah,” kata dia.

Sesuai Otonomi Khusus

“Pemekaran harus sesuai dengan ketentuan. Tapi kalau ada kebijakan pemerintah pusat, amanat Undang-Undang Otsus sudah jelas,” ujar Hery di Jayapura, Kamis (7/11/2019).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua TEA Hery Dosinaen menilai usulan pemekaran di wilayahnya sah-sah saja asal dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Ia menyebut, dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, disebutkan bahwa pemekaran Provinsi Papua dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua.

Pemekaran juga harus memperhatikan perihal kesatuan sosial-budaya. Kemudian, juga memperhatikan kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi, serta perkembangan di masa datang.

Untuk itu, ia menekankan perlunya semua pihak untuk mentaati aturan tersebut. “Pastinya lewat semua stakeholder baik gubernur, MRP dan DPR Papua memberikan rekomendasi terkait pemekaran yang telah disuarakan tokoh Papua,” tutur Hery.

News Feed