WALIKOTA JAYAPURA JALANKAN PROGRAM NASIONAL PENDATAAN KEPENDUDUKAN DI LAPAS

oleh

Jayapura, Kitorang Papua – Tertib administrasi untuk kependudukan di wilayah Papua dilakukan gencar oleh Pemerintah Kota Jayapura. Bahkan hingga ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sejumlah warga binaan Lapas Kelas II A Abepura melakukan perekaman e-KTP oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Disdukcapil) kota Jayapura.

Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, di sela-sela peninjauan mengatakan kegiatan itu merupakan program nasional Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Dukcapil Kemendagri bekerja sama dengan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Katanya, seluruh wali kota dan bupati di Indonesia, wajib menindaklanjuti melakukan perekaman warga yang tengah berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di wilayah masing-masing daerah.

Kami telah melakukan program nasional,dengan melakukan perekaman bagi warga binaan Lapas Abepura ,dan sudah berjalan dari tanggal 17 kemarin dan hari ini merupakan hari kedua. Besok akan dilanjutkan lagi,” katanya kepada wartawan, Jumat (18/1).

Mano mengatakan, setiap warga negara dimanapun, wajib memiliki tanda bukti diri yaitu KTP elektronik, termasuk warga binaan di Lapas Abepura. Mereka juga warga Indonesia.

“Oleh sebab itu kami melakukan perekaman, karena mereka juga mempunyai hak demokrasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan wakil wakil rakyat,” katanya.

Pria yang akrab disapa BTM itu menyampaikan terima kasih atas kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Papua. Juga kepada Kalapas Abepura dan Dukcapil Kota Jayapura.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dirjen Dukcapil, Merlan Uloli mengatakan, Kemendagri bekerjasama dengan Ditjen Pemasyarakatan Kemenkuham untuk menjemput bola guna merekam KTP elektronik bagi warga binaan Lapas.

“Saya harap mereka mengurus e-KTP dan bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan ,” katanya.(*)