oleh

Wagub Papua Barat Mencermati Pelaksanaan Otsus Sudah Banyak Kemajuan dirasakan

-Artikel-300 views

Kitorangpapuanews.com – Menurut Lakotani, apabila mencermati pelaksanaan otsus di Papua saat ini yang sudah memasuki 19 tahun, sudah banyak kemajuan yang dirasakan, baik secara fisik melalui pembentukan daerah otonomi baru kabupaten/kota, maupun pemekaran provinsi, salah satunya Provinsi Papua Barat.

“Kewenangan itu, mempunyai peran dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan mengatur kekayaan alam di Papua bagi kemakmuran rakyat umumnya dan khususnya bagi orang asli Papua (OAP),” jelas Lakotani saat Rapat Konsultasi Pokok-Pokok Pikiran Usulan Perubahan UU Otsus Provinsi Papua Tahun 2020, Senin, 27 Januari 2020.

Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat, Mohamad Lakotani mengatakan, kebijakan otonomi khusus (otsus) pada dasarnya merupakan pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus dirinya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saat ini, kata Lakotani, banyak sektor pembangunan yang dipicu pemerintah kabupaten/kota, maupun pemerintah pusat melalui program-program kegiatan, baik itu di bidang infrasrtuktur dasar, telokomunikasi, pembangunan sumber daya manusia, sumber daya aparatur pemerintahan, maupun pemberdayaan bagi OAP.

“Pemerintah pusat telah menunjukan komitmennya terus mendorong laju pertumbuhan pembangunan. Hal ini dapat dibuktikan dengan alokasi dana otsus 2% DAU nasional untuk Provinsi Papua Barat, terhitung tahun 2009–2019 mencapai Rp20.920.826.960.950 triliun, serta tambahan dana infrastruktur sebesar Rp9.355.196.321.000 triliun,” jelas Lakotani dSenin malam, 27 Januari 2029.

Namun persoalan yang saat ini dihadapi bersama, kata Lakotani, adalah terjadi kontradiksi berbanding lurus antara sikap respon rakyat Papua yang selama ini meneriaki serta mengadili pemerintah daerah dengan mengatakan bahwa otsus gagal.

“Tapi mencermati besaran dana otsus dan dana tambahan infrastruktur bagi pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat yang begitu besar jumlahnya, maka dapat dikatakan kita perlu melakukan evaluasi kembali letak kekurangan maupun permasalahan di dalam implementasi UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001 bagi Provinsi Papua dan Papua Barat,” terang Lakotani.

Menurut Lakotani, tahun 2020 ini adalah tahun yang berarti bagi orang Papua, karena pada 5 Desember 2019 lalu, DPR-RI telah menetapkan kurang lebih 50-an produk rancangan undang-undang baru yang akan dibahas, termasuk di dalamnya RUU perubahan terhadap UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang otsus bagi Papua.

“Maka suka atau tak suka, mau atau tak mau, saat ini kita semua dituntut untuk merespon kondisi politik yang ada melalalui sikap pemerintah pusat yang saat ini serius dalam mendorong adanya perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua,” ungkap Lakotani.

Sikap pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri RI merujuk pada ketentuan Pasal 34 UU Nomor 21 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa otsus yang bersumber dari 2% DAU nasional akan berakhir tahun 2020.

“Maka dengan pertimbangan itu, pertemuan saat ini sangatlah penting dan kedepan menjadi tugas Pemprov Papua Barat dan pemerintah kabupaten/kota serta DPR-PB dan MRP-PB untuk ikut bertanggungjawab memikirkan kelanjutan pembangunan di Provinsi Papua Barat,” jelas Lakotani.

News Feed