oleh

Vonis 7 Tapol Papua atas Kasus Makar yang Dinilai sebagai “Shock Therapy”

-Artikel-19 views

kitorangppapuanews.com — Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, Kalimantan Timur memutus tujuh tahanan politik ( tapol) Papua bersalah dalam sidang putusan yang berlangsung pada Rabu (17/6/2020). Mereka dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana makar. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum.  Vonis untuk Ketua Umum Komite Nasional Pembebasan Papua Barat (KNPB) Agus Kossay misalnya, hukuman 11 bulan dari tuntutan jaksa 15 tahun penjara.

Setelah mengetok palu, hakim memberi kesempatan kepada Agus untuk menanggapi putusan itu.  “Diberi waktu 7 hari untuk pikir-pikir,” ujar Majelis Hakim Bambang Trenggono didampingi Hakim Anggota Bambang Setyo dan Herlina Rayes yang memimpin sidang vonis di Balikpapan. Majelis memutus para terdakwa bersalah karena kegiatan makar dalam aksi unjuk rasa di Jayapura sebagai bentuk protes terhadap rasisme yang diterima mahasiswa Papua di Jawa Timur. Majelis hakim menyatakan, para terdakwa terbukti melanggar Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang makar. Mereka juga diharuskan membayar biaya perkara Rp 5.000. Berdasarkan data Amnesty International Indonesia, vonis ketujuh tapol Papua tersebut meliputi vonis terhadap Wakil Ketua II Badan Legislatif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Buchtar Tabuni selama 11 bulan penjara, dari tuntutan 17 tahun penjara. Kemudian, vonis terhadap mantan Ketua BEM Universitas Cendrawasih, Fery Kombo 10 bulan penjara, dari tuntutan JPU 10 tahun. Vonis  Iranus Uropmabin 10 bulan penjara, dari tuntutan JPU 5 tahun, dan Hengky Hilapok divonis 10 bulan penjara, dari tuntutan JPU 5 tahun.

Lalu, Ketua Umum KNPB Agus Kossay divonis 11 bulan penjara, dari tuntutan JPU 15 tahun, Ketua KNPB Mimika Stevanus Itlay divonis 11 bulan penjara, dari tuntutan JPU 15 tahun dan Presiden Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) Alexander Gobay divonis 10 bulan penjara, dari tuntutan JPU 10 tahun. Disayangkan  Peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra mengkritik putusan Majelis Hakim PN Balikpapan yang memvonis tujuh terdakwa kerusuhan di Papua bersalah atas kegiatan makar. “Kami menyayangkan hakim yang masih memutus bersalah para tahanan politik ( tapol) Papua tersebut, meskipun jauh lebih ringan dari pada tuntutan jaksa penuntut umum,” ujar Ardi. Menurut Ardi, perbuatan tujuh terdakwa tersebut tidak bisa digolongkan ke dalam perbuatan makar sebagaimana yang dituduhkan. Jika ketujuh terdakwa diyakini terbukti terlibat makar, semua orang yang berpartisipasi dalam protes melawan rasisme pada saat itu bisa dikenakan pasal makar. “Di sinilah kita mengatakan penegakan hukum terhadap mereka sudah diskriminatif sejak awal,” ucap Ardi. Di sisi lain, Ardi memandang ada keraguan dari majelis dengan keputusannya yang lebih rendah dibandingkan tuntutan JPU.

Namun demikian, keputusan majelis hakim tetap menampakkan adanya bias rasial terhadap tujuh terdakwa tersebut. “Sekali lagi bias rasial terhadap putusan bersalah ketujuh tahanan politik tersebut terlihat dari putusan hakim yang memang seharusnya membebaskan tapi malah menghukum ringan,” kata dia.


News Feed