oleh

Tudingan kepada Panja DPR Papua Barat karena dinilai tidak transparan

-Artikel-728 views

kitorangpapuanews.com —  Panitia Perekrutan dan Penjaringan anggota DPR Papua Barat jalur Otsus Kab. Tambrauw dituding tidak transparan. Tudingan ini diutarakan Hans Leonard Bonepay, Koordinator Solidaritas Masyarakat Suku Mpur. Tudingan itu dilontarkan karena Panja DPRPD jalur Otsus gagal akomodir Ottow Ajoi sebagai utusan Suku Mpur dari perwakilan Kab. Tambrauw sebagai calon anggora DPRPB periode 2020 – 2024.

Menurutnya, tidak masuknya Ottouw Ajoi dalam calon anggota DPRPB jalur Otsus merpukan sebuah kegagalan dan disesalkan sejumlah pihak. Pihaknya menentang Paul baru sebagai salah satu perwakilan dari Kab. Tambrauw. “Kami lihat ada pembungkaman yang dilakukan Panja Kab Tambrauw sehingga merugikan saudara kami Ottow Ajoi,” ujarnya kepada Wartawan di Manokwari, Sabtu, (29/2/2020) kemarin.

Bonepay menjelaskan, panja semestinya bekerja secara transparan atau terbuka sehingga dapat dimintai informasi setiap saat. Ketidaktransparanan yang dilakukan panja dari awal pembukaan sampai dengan berakhirnya pendaftaran tidak dibuka ke publik. “Panja tidak ada di tempat, yang ada hanya salah satu staf yang menerima berkas kami namanya Kundrat Yeudi,” bebernya.

Ia menambahkan, Panja tidak memeriksa kelengkapan berkas dokumen yang diajukan calon anggota DPR Fraksi Otsus perwakilan Tambrauw. Dua rekomendasi tersebut yakni dari ketua LMA mpur Wot dan Impur Soor. Pasalnya, jika panja teliti maka akan menemukan adanya rekomendasi ganda yang diberikan kepada pihaknya dan Paul Baru sebagai perwakilan Tambrauw.

“Ada dua rekomendasi yang diberikan kepada Ottow Ajoi dan juga kepada Paul Baru selaku perwakilan Mpur. Ini kan harus diperiksa dengan baik oleh panja,” terangnya. Sementara itu, Ketua LMA Suku Ireres, Ananias Ajokwapi menyatakan, pemberian rekomendasi yang diberikan oleh Kepala Suku Mpur, Hofni Ajoi kepada Paul Baru merupakan bentuk pelecehan martabat masyarakat suku Mpur, karena dukungan tersebut justru diberikan kepada orang lain.

“Rekomendasi yang diberikan kepada Paul Baru kami tolak. Kami menilai kepala suku mpur telah menginjak masyarakat, dengan tidak mendukung Ottow Ajoi sebagai putra Mpur,” tegasnya. Senada dengan itu, David Anari, salah satu tokoh masyarakat adat suku Mpur, meminta agar rekomendasi kepala suku mpur harus dikaji ulang oleh panitia seleksi (pansel) pabar.

Menurutnya rekomendasi harus diberikan kepada putra asli suku Mpur oleh pansel PB. Menurutnya rekomendasi itu harus diberikan kepada putra asli suku Mpur. “Kami minta rekomendasi kepala suku Mpur untuk Paul baru agar segera ditarik. Karena ada putra suku Mpur yakni Ottow Ajoi,” ungkapnya.

David meminta agar seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tambrauw untuk saling menghargai silsilah dan asal suku. Hal ini agar tidak terjadi saling klaim suku yang dapat memicu terjadinya konflik di masyarakat. Dia berharap adanya niat baik untuk saling menghargai satu sama lain tanpa harus melakukan perampasan hak masing-masing suku yang telah ditentukan. “Rekomendasi harus segera dikembalikan agar tidak menimbulkan situasi yang tidak baik dalam masyarakat,” tutupnya. Informasi tentang adanya ketidaktransparanan tersebut belum dikonfirmasi media ini kepada Panja Kab. Tambrauw.

News Feed