Terungkap Kekejaman OPM

oleh

Kitorangpapuanews.com – Meski Bupati Nduga Yairus Gwijangge meminta TNI dan Polri ditarik, tapi TNI tetap melakukan tugasnya untuk melindungi dan mengamankan Nduga dari gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB) papua

Dilansir dari Kompas.com dalam artikel ‘Bupati Minta Semua Pasukan Ditarik dari Nduga, Ini Pernyataan TNI‘, TNI memiliki sejumlah alasan kuat untuk tetap melakukan perburuan KKB Papua

Kodam XVII/Cenderawasih menyatakan tidak akan memenuhi tuntutan Bupati Nduga itu karena Nduga merupakan satu kesatuan dari NKRI.

“Aspirasi itu mungkin bentuk kepedulian mereka terhadap masyarakatnya. Namun, untuk penarikan pasukan di Nduga tentu kita berdasarkan perintah Mabes TNI. Tentu kita tidak bisa melakukan begitu saja,” ujar Wakapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Dax Sianturi, di Jayapura, Rabu (7/8/2019).

Wakapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Dax Sianturi (Dhias Suwandi)

Ia menegaskan ada beberapa pertimbangan untuk menugaskan prajuritTNI tetap ada di Nduga.Menurut Dax, fakta-fakta dalam satu tahun belakangan menunjukkan gangguan keamanan di Nduga itu frekuensinya cukup tinggi dan jumlah korban cukup banyak.Nduga, tegasnya, bagian dari NKRI. Artinya masyarakat yang ada di wilayah tersebut bukan hanya masyarakat asli setempat, tetapi ada juga warga negara Indonesia lainnya.

“Fakta lainnya, korban-korban kekejaman OPM yang bermarkas di situ rata-rata warga pendatang sehingga TNI harus hadir untuk melindungi setiap warga Indonesia,” tuturnya.Dax menekankan keberadaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua pimpinan Egianus Kogoya di Nduga juga menjadi pertimbangan keberadaan TNI yang juga memiliki fungsi untuk melakukan penegakan hukum.”Di Nduga sudah jelas ada KKB yang baik secara langsung melakukan aksi maupun propaganda melalui media sosial dan menyatakan ingin melepaskan diri dari NKRI, itu sudah ancaman langsung terhadap kedaulatan negara,” tuturnya.

Berdasarkan fakta-fakta itulah TNI tetap menempatkan pasukannya di Nduga.Terkait pernyataan yang mengatakan masyarakat Nduga ketakutan dengan keberadaan pasukan TNI, ia membantahnya.Menurut dia, Keberadaan TNI di Nduga bukan untuk menakut-nakuti atau menyakiti hati rakyat, tetapi pertimbangannya adalah melindungi rakyat Indonesia.

Ternyata Egianus Kogoya Otak Serangan KKB Papua Masih 17 Tahun, Kelebihannya Bikin Anak Buah Takluk (istimewa)

Justru Dax mempertanyakan posisi bupati Nduga yang seharusnya menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan dan mensukseskan pembangunan.”Mungkin publik bisa menilai sudah berapa kali bapak bupati meminta TNI/Polri menarik pasukan. Namun, ada pertanyaan kenapa beliau tidak pernah menyerukan untuk TPN OPM meletakan senjata dan menyerahkan diri, ini kan jadi pertanyaan,” katanya.Ia mengingatkan untuk menangani masalah di Nduga bukan hanya pekerjaan TNI dan Pemda saja, tapi semua instansi pemerintah.Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Nduga, Papua, meminta pemerintah secepatnya menarik personel TNI/Polri yang sedang menggelar operasi militer di Papua sejak awal Desember 2018.Permintaan itu disampaikan Bupati Nduga Yairus Gwijangge saat bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

“Kami dengan harapan penuh, meminta kepada bapak Presiden melalui Ketua DPR, bahwa penarikan anggota TNI-Polri itu tidak jadi masalah,” ujar Yairus.

Komandan Korem 172/Praja Wira Yakti Kol Jonathan Binsar Sianipar menyambut kedatangan 600 personel TNI di Timika, Sabtu (9/3/2019) (Antara Foto)

Menurut Yairus, keberadaan personel TNI/Polri di wilayahnya membuat hidup masyarakat tidak tenang.

Bahkan, masyarakat terpaksa mengungsi ke saudara dan kerabat di kabupaten sehingga sekitar 11 distrik di Nduga kosong.

Oknum TNI AD yang Jual Amunisi ke KKB Papua

Di sisi lain, terdapat kabar yang cukup mengejutkan mengenai perburuan KKB Papua oleh TNI dan Polri

Yakni adanya oknum TNI AD yang ketahuan menjual amunisi ke KKB Papua

Oknum prajurit TNI AD Pratu DAT anggota Kodim 1710/Mimika terancam hukuman berat saat ketahuan menjual amunisi ke kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua.

Oknum TNI AD Pratu DAT kini ditahan di Pomdam XVII/Cenderawasih, Jayapura.

Komandan Sub Detasemen Polisi Militer (Dansubdenpom) XVII Cenderawasih, Ltt CPM Mukmin menyebut, Pratu DAT bersama dua rekannya, Pratu O dan Pratu M, terancam hukuman pemecetan, lantaran melakukan tindakan menjual amunisi kepada KKB.

“Tidak ada ampun, mereka akan ditindak secara militer dan akan dilakukan pemecatan,” kata dia.

Saat ini status Pratu DAT dan kedua temannya telah ditetapkan tersangka.

Terpisah, Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol CPL Eko Daryanto mengatakan, tindakan Pratu DAT ini telah membuat citra negatif bagi institusi TNI AD, khususnya Kodam XVII/Cenderawasih.

Proses hukum terhadap tersangka dipastikannya akan berjalan, tidak hanya dari sisi hukum militer, tetapi hukum pidana umum.

“Kami akan melakukan tindakan tegas terhadap yang bersangkutan, sesuai UU Darurat No 12 Tahun 51, Pratu DAT dapat dikenai sanksi hukuman maksimal hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara setinggi-tingginya 20 tahun,” kata dia.

Pratu DAT, tersangka penjual amunisi ke KKB di Kabupaten Mimika, Papua, tiba di Bandara Sentani Jayapura setelah pada 4 Agustus 2019 tertangkap di Sorong, Papua Barat (6/08/2019) (Dok Istimewa)

Pratu DAT, sambung Eko, juga terancam dipecat dari keanggotaan sebagai prajurit TNI AD.

Dandim 1710/ Mimika Letkol Inf. Pio L. Nainggolan mengatakan, Pratu DAT baru bertugas di Kodim selama 1 tahun 11 bulan terhitung hingga 19 Juni 2019.

Di Kodim, Pratu DAT bertugas di bagian staf tata usaha.

“Pratu DAT baru bertugas di Kodim selama satu tahun sebelas bulan,” kata Pio kepada wartawan di Timika, Selasa (6/8/2019).

Menurut Pio, kasus yang menimpa Pratu DAT merupakan suatu permasalahan yang serius sebab berhubungan dengan KKB.

Untuk itu, ia mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI di Mimika agar tidak melakukan tindakan serupa, maupun tindakan disiplin lainnya.

“Jadikan kasus ini cambuk untuk tidak melakukan hal yang sama, ataupun melakukan pelanggaran lainnya,” pungkas Pio.

Pratu DAT sebelumnya ditangkap di Sorong, Papua Barat, pada 4 Agustus 2019 setelah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) selama 2 minggu.

Berikut kronologi penangkapannya dilansir dari Kompas.com dalam artikel ‘Ini Kronologi Penangkapan Anggota TNI yang Jual Amunisi ke OPM‘ :

Proses penangkapan tersangka DAT dimulai sejak pukul 02.15 WIT.

Saat itu, tim Gabungan melaksanakan pengendapan dan pengintaian terhadap DAT di sebuah rumah Jalan Jenderal A Yani KM 8 Melati Raya Kompleks, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong.

Setelah menerima informasi dari sumber tertutup, pukul 08.02 WIT, DAT ditangkap ketika sedang mengikuti acara kedukaan.

Dari hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan di Makodim 1802/Sorong, diperoleh keterangan bahwa DAT pada 24 Juli 2019 menggunakan kapal perintis dari Kabupaten Mimika menuju Kabupaten Dobo dan selanjutnya menginap selama 2 hari di Kompleks Kerangpante.

Kemudian, pada 29 Juli 2019, Pratu DAT menggunakan KM Tidar dari Dobo menuju ke Kota Sorong dan tiba pada 1 Agustus 2019.

Selama berada di Sorong, DAT menginap di beberapa tempat secara berpindah-pindah.

Ia menginap selama 1 malam di Arteri, kemudian pukul 23.00 WIT berpindah ke rumah rekannya Neken, sampai akhirnya Pratu DAT ditangkap dan diamankan pada pukul 08.02 WIT.

“Pratu DAT yang merupakan salah satu DPO, karena terindikasi keterlibatannya dalam jual beli amunisi,” ujar Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol CPL Eko Daryanto, melalui rilis, Selasa (6/8/2019).

Sebelumnya, Pratu DAT masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) selama dua minggu.

“Pratu DAT, yang merupakan salah satu DPO, karena terindikasi keterlibatannya dalam jual beli amunisi,” ujar Eko Daryanto, melalui rilis, Selasa (6/08/2019)