oleh

Terlalu sering meracau, Komnas HAM Akan Keluarkan Sanksi Tegas Kepada Natalius Pigai

-Artikel, Sosial-2.249 views

Jayapura – Salah satu komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, seringkali memberikan komentar-komentar pedas yang dianggap tanpa dasar atau bukti yang otentik. Sehingga publik menilai bahwa Pigai adalah seorang komisioner Komnas HAM yang penuh dengan fitnah dan provokasi.

Sebagai seorang Komisioner Komnas HAM yang terhormat, Ia seringkali berkomentar diluar dari tugasnya, bahkan seringkali menjelek-jelekkan Pemerintahan.

Padahal dia diangkat melalui Keppres, namun seolah-olah tidak ada rasa terima kasih sama sekali, atau paling tidak minimal balas budi dengan mensupport negara dalam menjalankan roda pemerintahan agar berjalan lancar dan tenang, ia malah mengganggu stabilitas pemerintahan dengan pernyataan-pernyataannya yang asal njeplak.

Seperti dilansir media Seword.com, Natalius Pigai ditengarai telah mencecar pemerintahan Presiden Jokowi dengan beberapa pernyataan yang dianggap tidak berpendidikan.

Pertama, Ia menuding kunjungan Presiden Jokowi ke Papua tidak ada gunanya dan tidak bermanfaat karena tidak membawa perubahan bagi rakyat Papua.

Dia tidak pikir bahwa kunjungan Presiden Jokowi ke Papua telah membawa perubahan dan memberi manfaat yang sangat besar bagi warga Papua, mulai dari pembangunan infrastruktur berupa perbaikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pembukaan jalan-jalan baru dan Trans Papua, bangun bandara dan pelabuhan yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Papua.

Perubahan-perubahan lainnya, yaitu harga bensin di Papua sekarang sudah sama dengan di pulau Jawa sehingga terjadi penurunan harga kebutuhan pokok yang signifikan di Papua.

Kedua, Ia menuding kunjungan Presiden Jokowi ke Papua hanya bikin habis APBD Papua saja.

Tanpa dasar yang jelas, ia mengatakan bahwa kunjungan Presiden hanya menghabiskan APBD Papua, padahal jika ia mengerti tentang birokrasi pemerintahan, Presiden sudah mencanangkan dan merencanakan kegiatan kunjungan ke daerah-daerah secara strategis dan terarah. Sehingga anggaran pun sudah di cantumkan dalam program anggaran APBN, dan sebetulnya APBD pun sumbernya dari APBN. Pernyataan ini dianggap sebagai pernyataan anak-anak oleh publik, karena pernyataan yang tidak mendasar dan tidak tahu alur birokrasi pemerintahan.

Ketiga, Natalius Pigai menuding Jokowi tidak punya kemampuan menyelesaikan masalah. Masa Pemerintahan Jokowi, sudah banyak pencapaian yang sudah di raih, dari mulai kenaikan taraf ekonomi sampai pemerataan kesejahteraan, bahkan di daerah terpencil dan pedalaman Papua sekalipun, saat ini sudah dibangun bandara dan fasilitas listrik.

Keempat, ia menuding Jokowi berbohong soal Infrastruktur jalan di Papua. Sepertinya poin keempat adalah ocehan Pigai yang paling tidak masuk akal dan mengada-ada. Tanpa harus dijelaskan dengan detail, sudah sangat jelas baik dari dalam maupun lura negeri, infrastruktur yang sudah dibangun oleh Pemerintah terlihat secara kasat mata dan terlihat wujud dan kemajuannya. Jadi, biarkan publik yang menilai.

Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat, angkat bicara tentang kelakuan anggotanya, ia menegaskan bahwa pernyataan Pigai selama ini, tidak satu pun mewakili lembaga yang dipimpinnya.

Sejauh ini menurut Imdadun, Pigai seringkali membuat pernyataan yang terlalu dini dan tidak bisa dipertanggung jawabkan. Artinya setiap perkara perlu melewati proses, mulai dari pengumpulan data dan informasi serta melalui proses analisa, kesimpulan dan rekomendasi. Jika sudah melalui proses-proses tersebut barulah bisa mengeluarkan pernyataan sebagai hasil dari pemantauan yang matang.

Ditambahkan oleh Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII Yogya Eko Riyadi, pernyataan Pigai merupakan pernyataan politis yang tidak tepat dikeluarkan oleh anggota Komnas HAM.

“Komnas HAM itu harusnya kalau pun dia menyatakan sesuatu itu basisnya penyelidikan atau investigasi dulu. Dan yang dia lakukan itu kan sebenarnya pengawasan atas perlindungan HAM,” katanya.

“Komnas HAM itu bukan lembaga politik, bukan analis politik sehingga komentarnya pun komentar yang harus berbasis data dan instrumen hukum yang memadai, bukan komentar politik,” tambahnya.

Eko menambahkan ini bukan pertama kalinya komentar Pigai tidak mewakili lembaga yang mengkaji dan memantau persoalan-persoalan hak asasi manusia di Indonesia.

Imdadun sendiri mengatakan Komnas HAM akan meminta “mekanisme permintaan pertanggungjawaban secara internal” dari Pigai terkait pernyataan-pernyataannya di media yang melanggar kode etik Komnas HAM.

Imdadun pun akan segera memberikan sanksi kode etik yang tegas kepada Natalius Pigai,”kemungkinan jika tetap seperti ini, untuk menyelamatkan nama baik Komnas HAM, kami akan ajukan untuk pemberhentian Natalius dari Komnas HAM,” tegasnya. (Dees)

News Feed