oleh

TERKUAK,Ini Detail Hasil Temuan Komnas HAM, Pola Kerusuhan di Papua dan Papua Barat Sama

-News-438 views

TERKUAK, Pola Kerusuhan di Papua dan Papua Barat Sama, Ini Detail Hasil Temuan Komnas HAM

Kitorangpapuanews.com – Komnas HAM menguak fakta baru terkait aksi demonstasi berujung rusuh yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Temuan itu terkuak setelah Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua menurunkan tim untuk mendalami kerusuhan yang sempat terjadi di Manokwari, Sorong, Fakfak dan Jayapura.Dari tim yang diturunkan ke lapangan, Komnas HAM mendapati ada kemiripan pola di keempat daerah tersebut.”Kemiripannya misalnya, para mobil komando sebagai koordinator itu masih di tempat lain, masih di jarak yang lain, tapi perusakan dan penjarahan sudah terjadi di depan,” ujar Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua, Fritz Ramandey, di Jayapura, Minggu (8/09/2019).

Fritz juga mengaku telah berbicara kepada koordinator demo pada 19 dan 29 Agustus 2019 yang merupakan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih dan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ).Mereka adalah Ferry Kombo Mantan Ketua BEM Fisip Uncen dan Alexander Gobay, dan keduanya kini berada di tahanan Mapolda Papua sebagai saksi kasus kerusuhan Jayapura.”Mereka berdua mengaku sebagai koordinator pada aksi pada 19 Agutus dan itu murni dikoordinir oleh BEM.”“Mereka menolak yang bawa atribut lain (pada aksi 29 Agustus) sama sekali di luar koordinasi mereka, karena itu mereka meminta ada penindakan kepada siapa yang mengkoordinir aksi-aksi pengrusakan, membawa bendera, itu harus bertanggung jawab,” tuturnya.

Dari keterangan mereka, Fritaz meyakini bila massa yang turun pada 29 Agustus sudah berbeda dengan yang ada pada 19 Agustus.Karenanya ia memastikan, baik Ferry Kombo atau Alexander Gobay akan membantu kepolisian untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik kerusuhan yang terjadi di Jayapura.”Betul (ada penyusup), mereka menyesal karena dalam waktu dekat mereka akan wisuda.”“Mereka berdua sudah menyatakan akan mendukung seluruh upaya hukum kepolisian dan akan kooperatif,” tutur Fritz.Selain itu, ia memastikan bila seluruh tahanan yang terkait kasus kerusuhan Jayapura dalam kondisi baik dan diperlakukan manusiawi oleh aparat.

Diketahui, aksi protes antirasisme berujung rusuh di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat Pada 19 Agustus, kerusuhan terjadi di Manokwari dan Sorong, Papua Barat.Lalu pada 21 Agustus kerusuhan juga pecah di Fakfak, Papua Barat dan Mimika, Papua.Pada 28 Agustus, kerusuhan juga pecah di Kabupaten Deiyai. Aksi ini berujung bentrok yang mengakibatkan 1 anggota TNI gugur dan sejumlah personel TNI dan Polri luka-luka.Kemudian pada 29 Agustus, kerusuhan terjadi di Kota Jayapura dan melumpuhkan aktivitas masyarakat.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebutkan bahwa ada sejumlah organisasi yang melatarbelakangi kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Dua di antaranya adalah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). “ULMWP dan KNPB bertanggung jawab atas kejadian ini. Mereka yang produksi hoaks itu,” ujar Tito saat berkunjung ke Jayapura, Papua, Kamis (5/9/2019). Adapun, ULMWP atau Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat merupakan organisasi politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Organisasi tersebut dipimpin oleh Benny Wenda.

Sementara, KNPB adalah organisasi politik rakyat dan sebuah kelompok masyarakat Papua yang berkampanye untuk kemerdekaan Papua Barat. Sejarah KNPB pada 1961 didirikan Komite Nasional oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Papua Barat. Menurut Tito, Polri sudah mengetahui siapa saja individu dan kelompok yang bermain atas kerusuhan yang terjadi di Papua dalam beberapa hari terakhir. Kapolri mengatakan, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) ikut digerakkan oleh ULMWP dan KNPB. “KNPB main, ULMWP main, termasuk gerakan AMP juga digerakan mereka,” kata Tito. Sebelumnya, Polri mengaku tidak dapat berbuat banyak terkait proses hukum Benny Wenda, tokoh separatis asal Papua yang diduga menjadi dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, kesulitan memproses hukum Benny disebabkan karena Benny merupakan warga negara Inggris. Selain itu, tempat kejadian perbuatan pidananya berada di London, Inggris, tempat ia bermukim saat ini. Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko juga menyebutkan bahwa tokoh separatis Papua, Benny Wenda, mendalangi kerusuhan di Papua dan Papua Barat.  Benny diduga menyebarkan konten hoaks dan provokatif di media sosial terkait Papua. Tak hanya di media sosial, Benny juga diduga menyebarkan konten-konten hoaks tersebut melalui sambungan telepon atau aplikasi pesan singkat WhatsApp.

Konten tersebut disebarkan kepada sejumlah petinggi negara di kawasan Pasifik. Moeldoko menilai apa yang dilakukan Benny Wenda merupakan strategi politik. Karena itu, pemerintah juga akan menanganinya secara politis. Adapun Benny Wenda menampik tudingan sebagai dalang kerusuhan di Bumi Cenderawasih. Ia menyebut demonstrasi berujung rusuh di Papua terjadi secara spontan akibat ketidakadilan yang dirasakan warga Papua selama ini. Ia bahkan menuding balik Menkopolhukam Wiranto yang berupaya memicu konflik horizontal dengan warga Papua.

News Feed