Tahapan Pleno Papua lambat, dan molornya penetapan hasil rekapitulasi tingkat Provinsi di Papua

oleh -106 views

kitorangpapuanews – Pelaksanaan Pemilu 2019 di Provinsi Papua tidak berjalan sesuai yang direncanakan. Ini terbukti dengan molornya penetapan hasil rekapitulasi tingkat provinsi. Hingga kini, di seluruh Indonesia, hanya Papua yang belum menyelesaikan tahapan pleno. Disinggung hal tersebut, Ketua KPU Papua Theodorus Kossay menyebut sumber permasalahan ada di penyelenggara tingkat distrik. Secara keseluruhan, kinerja PPD mengecewakan. Banyak informasi yang didapat Ketua KPU Papua , PPD memperjualbelikan form angka-angka perolehan suara kepada para caleg dan parpol Ketua KPU Papua Theodorus Kossay

Tanggung jawab pembinaan dan pendampingan PPD, terang Theodorus, ada di KPUD kabupaten/kota, namun pada pelaksanaan di lapangan banyak oknum PPD sulit dikoordinasikan. Untuk wilayah pegunungan Papua, beberapa oknum PPD bahkan menghilang dan membawa dokumen DA1 yang merupakan hasil rekapitulasi tingkat distrik. Bahkan di Distrik Nunggawi, Kabupaten Tolikara, oknum PPD bersama Panwas Distrik hilang bersama salah satu caleg dan membuat massa yang telah menunggu selama dua hari membakat kantor distrik. Upaya jemput paksa juga telah dilakukan, seperti di Distrik Heram, Kota Jayapura.

Kemudian dari hasil pleno tingkat Distrik Heram, keluar data jumlah suara sah mencapai 70.951 suara. Theodorus pun sebagai Ketua KPU Papua menekankan pentingnya penanganan dari sisi hukum kepada para oknum PPD agar kedepan hal tersebut tidak terulang. “Maka sebagai efek jeranya kami kordinasi dengan Bawaslu untuk proses hukum. KPU Papua ketika mendapat informasi tersebut dari KPUD kabupaten/kota, kami memerintahkan untuk diberhentikan sementara dan untuk pemilu-pemilu berikutnya orang-orang ini tidak perlu diikutkan lagi dalam seleksi PPD,” katanya.Selain PPD, ia menyebut peran dari operator komputer di tingkat distrik pun sangat penting. Dan untuk oknum operator yang tidak bekerja sesuai aturan, ia juga meyakini Bawaslu akan memeriksanya. Anggota Komisioner Bawaslu Papua, Ronald Richard Manoach sempat menyatakan perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap PPD dan Panwas Distrik.