Sekjen ACP bantah adanya pembahasan tentang Papua Barat di Pertemuan Brussels

oleh -510 views
Peta Negara-negara ACP (Foto : Ilustrasi)

Jayapura – Pertemuan Negara-negara yang tergabung dalam African, Caribbean and Pacific (ACP) akan melaksanakan pertemuan dalam rangka membahas kerjasama ekonomi dan sosial budaya di Brussels.

Namun, rencana pertemuan tersebut di nodai oleh seorang politisi Johnny Koanapo asal Negara Vanuatu. Dia menyampaikan kepada dewan ACP bahwa menyamakan Indonesia layaknya “pemerintahan kolonial apartheid” yang menghapus orang-orang Papua Barat sebagai sebuah masyarakat. Kemudian ia pun menyampaikan kepada radions.co.nz bahwa pada pertemuan tersebut akan membahas tentang resolusi politik penentuan nasib sendiri di Papua Barat.

Aksi Koanapo itu menodai hubungan erat yang terjalin antara Indonesia dan negara anggota MSG sebagaimana kesepakatan pada Januari 2014 untuk saling mendukung kedaulatan, kesatuan dan integritas wilayah, serta mematuhi Piagam PBB untuk tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing (non interference).

Pernyataan Koanapo tersebut dibantah oleh Sekjen ACP, Dr. Patrick I. Gomes, ia menyampaikan, ACP secara tegas menghormati integritas teritorial NKRI dan Piagam PBB mengenai non-interference.

Gomes pun menyampaikan bahwa tidak ada agenda membahas tentang resolusi yang mendukung hak politik bagi Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri. Pernyataan Gomes ini juga dibenarkan oleh Kedubes Indonesia di Selandia Baru, bahwa pertemuan ACP yang disetujui bulan April lalu sepakat digelar bulan ini tanpa membahas masalah Papua Barat.

Kedutaan Indonesia telah menolak pernyataannya. ”Argumen yang dibuat oleh politisi Vanuatu bahwa negara-negara Afrika mendukung penentuan nasib sendiri di Papua tidak benar,” kata kedutaan Indonesia dalam sebuah pernyataan.

Menurut Gomes, Indonesia dengan Negara-negara Afrika sudah sangat dekat dan sering melaksanakan kerjasama antar Negara. Indonesia juga sejauh ini hubungannya baik dengan negara-negara Pasifik. Jadi tidak mungkin dalam pertemuan ACP membahas tentang campur tangan politik terhadap Papua Barat – Indonesia.

Meskipun demikian, Gomes mengakui memang ada dari beberapa Negara di pasifik yang terlalu ikut campur urusan dalam negeri Indonesia dan itu melanggar Piagam PBB mengenai non-interference.

Seruan untuk re-draw perbatasan Indonesia oleh beberapa politisi di Vanuatu, Solomon Island dan lainnya, hanya omong kosong dan irasional. Keanehan ini adalah pembicaraan para pemimpin politik yang putus asa dan memiliki kepentingan besar terhadap Papua. (DS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *