oleh

Sayangkan Pernyataan Wabup Nduga

-Artikel, News-925 views

Kitorangpapuanews.com – Kapolda lantas mempertanyakan, jika pasukan ditarik dari Nduga, maka siapa yang akan menjamin keamanan dan menjaga masyarakat dari tindakan kekerasan kelompok bersenjata.

“Kalau aparat gabungan ditarik, siapa yang akan menjaga keamanan? Apakah pak wakil bupati bisa menjamin keamanan warga? Mampu tidak dia selesaikan ketika terjadi perang suku atau perkelahian antar masyarakat. Tugas Polri ya itu, kok malah minta ditarik,” tandasnya.

“Yang berhak memiliki dan menggunakan senjata api itu hanya TNI-Polri serta beberapa satuan dalam lingkup terbatas, sementara yang lain tidak boleh. Tapi hari ini kita temukan bahwa kelompok ini dengan leluasa memegang senjata dan menyerang aparat dan masyarakat, sehingga kita akan melakukan penindakan tegas kepada mereka, kita tidak mentolerir itu,” tegasnya.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Irjen Paulus Waterpauw menyayangkan pernyataan Wakil Bupati Nduga, Wentius Nemiangge yang meminta penarikan pasukan non organik dari Kabupaten Nduga.

Menurut kapolda, kehadiran aparat gabungan TNI-Polri di wilayah Ndugama karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap belasan karyawan PT. Istaka Karya pada Desember 2018 lalu.

“Harusnya wakil bupati tau bahwa aparat hadir disana karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap karyawan PT. Istaka Karya yang menewaskan 17 orang dan 4 lainnya hilang, ini yang menjadi persoalan karena pelakunya belum terungkap, sehingga kita ingin mengungkap dan memberikan penindakan hukum terhadap para pelaku,” katanya kepada wartawan di Kota Jayapura, Kamis (27/2).

Kapolda menyampaikan, jika pemerintah daerah ingin agar wilayah Nduga aman, maka pemerintah daerah seharusnya membantu aparat keamanan (TNI-Polri) yang bertugas disana, bukan mempolitisasi.

Karena jika para pelaku ini tidak ditangkap, maka penembakan terhadap aparat dan warga ini akan terus terjadi.

Kapolda menegaskan, jika KKB masih ada di Nduga dan menganggu keamanan masyarakat, maka aparat gabungan TNI-Polri akan tetap melakukan penegakkan hukum.

Mantan Kapolda Sumut ini menambahkan, jika wakil bupati meminta penarikan pasukan dari Nduga, maka seharusnya pemerintah daerah setempat lebih dulu meminta kepada KKB untuk menyerahkan diri, dan seluruh senjata yang dimiliki agar tidak ada lagi penyerangan terhadap warga sipil maupun aparat gabungan.

“Kalau mau minta kesadaran, mintalah kesadaran kelompok-kelompok itu dulu untuk menyerahkan senjata yang dipegang, untuk apa mereka megang senjata? Karena selama kelompok itu masih memegang senjata mereka pasti akan menakuti nakuti dan diam-diam menekan masyarakatnya sehingga memilih mengungsi,” ujarnya.

 

 

News Feed