oleh

RTRW Provinsi Papua Barat Akan Direvisi, Hak Ulayat Masih Jadi Persoalan

Manokwari,Kitorangpapuanews.com- Bidang tata ruang dinas Pekerjaan Umum provinsi Papua Barat menggelar konsultasi publik terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Papua Barat tahun 2013-2033 di Ballroom Aston Niu Manokwari, Kamis (7/11).

Enam tahun lamanya proses RTRW provinsi Papua Barat 2013-2033 akhirnya dapat direvisi, meski sejumlah persoalan masih menjadi hambatan, diantaranya benturan dengan hak ulayat tanah adat yang berlaku di seluruh tanah Papua.

Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai, Johan Warijo, saat ditemui wartawan mengatakan, benturan terkait dengan penetapan RTRW pada 2013 dengan kepentingan masyarakat adat sudah sangat sering terjadi. Sehingga diperlukan sinkronisasi baik antara pemerintah dan adat sebagai pemilik hak ulayat.

“Benturan sudah terjadi sejak penataan ruang yang pertama, kita berharap pemerintah tidak hanya menata tata ruang pemerintah tetapi dapat membantu adat untuk bisa menata ruang adat mereka, sehingga tidak terjadi benturan-benturan antara tata ruang milik pemerintah dan tata ruang adat,” kata dia kepada wartawan.

Dikatakan, kebiasaan masyarakat Papua seluruh daerah dan wilayah memiliki pemiliknya masing-masing (Pemilik hak ulayat), sehingga pembangunan dan pengembangan harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda, agar kelangsungan hidup masyarakat juga dapat terus terjaga.

“Didalam kultur masyarakat Papua dikenal kepemilikan tanah menurut Keret, diruang yang menjadi titik pembangunan disitu terdapat masyarakat ada yang kehilangan hak atas tanah mereka yang dimiliki sejak dahulu. Sehingga diperlukan sinergi yang baik antara kedua sisi, dimana kita ketahui kondisi ini hanya ada di Papua,” katanya.

Sementara itu, tim leader dalam penyusunan revisi tata ruang wilayah Papua Barat, Ibnu Sasongko, mengatakan dibutuhkan pengakuan terhadap tanah adat bagaimanapun pemanfaatannya, agar terjadi peningkatan taraf hidup (ekonomi) masyarakat dengan tetap melakukan pembangunan dan perlindungan.

“Dalam tata ruang di Papua Barat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melakukan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat yang diakomodir di dalam RTRW, karena tata ruang wilayah kita memiliki potensi yang beragam serta provinsi berkelanjutan maka kita wajib menyediakan minimal 70 persen wilayah untuk fungsi lindung,” jelas Ibnu.

Diakuinya bahwa pemerintah Papua Barat memiliki 3 pekerjaan yang cukup berat yakni Pengembangan Konservasi sebagai provinsi berkelanjutan serta Pengembangan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pemanfaatan.

“Ada beberapa masukan kita sebagai provinsi konservasi dan bekelanjutan, revisi bukan masalah material tapi terkait dengan substansi didalamnya sesuai dengan permen ATR nomer 1 tahun 2018 terdapat beberapa tatanan yang berubah, itulah yang kita ikuti,” tandas Sasongko.

Terkait dengan kelanjutan Ranperda revisi rencana tata ruang, Kepala Bidang Tata Ruang dinas PUPR Papua Barat, Samy Saiba, mengatakan harapan pemerintah pada 2020 mendatang telah disahkan revisi pertama RTRW Papua Barat 2013-2033.

“Dokumen kita panjang, setelah konsultasi publik kita akan masuk pada tahapan-tahapan selanjutnya, seperti penyelerasan peta bersama badan informasi geospasial, dilakukan konsultasi pemprov Papua dan Pemprov Maluku, konsultasi dengan kementrian lembaga, sebelum dibawa kembali ke daerah untuk dibahas bersama legislatif,” imbuhnya.

Samy juga membeberkan kekecewaannya terhadap OPD dilingkup pemerintah provinsi Papua Barat yang dinilai kurang berpartisipatif dalam setiap tahapan rencana revisi RTRW yang dilakukan.

“Hasil dari RTRW ini akan dituangkan dalam RPJM provinsi Papua Barat, tapi yang terjadi kurang sekali partisipasi OPD Papua Barat, padahal dokumen ini yang akan digunakan oleh semua sektor dan menjadi roh pembangunan di papua barat. Tentu ketidah hadiran OPD dalam kegiatan ini berarti ada ketidak konsistenan dalam mendukung program kerja Gubernur dan wakil Gubernur Papua Barat,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Seperti diketahui, Sejak diterbitkan perda RTRW Papua Barat di tahun 2013, pada 2018 dilakukan peninjauan kembali dimana setiap 5 tahun untuk kemudian dilakukan revisi terhadap RTRW Papua Barat sesuai dengan kebutuhan daerah.

News Feed