oleh

PROPAGANDA MEDIA DI BUMI CENDERAWASIH

-Artikel, Kriminal, Sosial-1.471 views

Jakarta, Kitorang Papua – Insiden pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok separatis terhadap aparat keamanan dan pekerja BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di wilayah Nduga Papua menjadi perbincangan serius di tingkat nasional.

Teror yang terjadi di tengah pembangunan trans Papua itu bertepatan saat Organisasi Papua Merdeka (OPM) baru merayakan ulang tahunnya pada 1 Desember lalu.

Alih-alih meredam isu, pemerintah untuk kali ini bersikap reaktif. Instruksi Presiden tegas: tangkap pelaku tindakan biadab, trans Papua harus diselesaikan.

Mengutip pada pemberitaan www.cnnindonesia.com, pemerintah pusat selama ini berusaha meredam isu tentang usaha kelompok separatisme dan sejumlah dukungan beberapa negara asing yang menyebut pemerintah Indonesia telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) di pulau paling timur nusantara itu.

Agar usaha tersebut tidak meluas, sejumlah pihak membuat media atau situs propaganda yang bertugas sebagai ‘penangkis’. Baik dari kalangan peneliti, praktisi, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Mereka menyeruakan keadilan informasi dan media yang tidak berimbang. Media lokal mainstream lokal Papua yang selalu membuat kegaduhan.

Di antara banyaknya situs propoganda tersebut, ada enam media yang dikemas dalam bahasa Inggris dan memuat berbagai artikel yang memastikan bahwa tidak ada pelanggaran HAM di Papua, prestasi-prestasi yang dilakukan warga Papua untuk Indonesia, dan optimalnya tugas aparat keamanan dan pemerintah dalam memakmurkan Papua.

Enam media tersebut dikelola oleh Tenaga ahli Komisi I DPR RI Arya Sandhiyudha. Arya yang bergelar doktor di bidang Hubungan Internasional itu mengaku sengaja membuat situs tersebut agar opini Indonesia dan Papua damai terbentuk dengan baik di mata Internasional.

Pembuatan situs ini juga sekaligus menangkis segala bentuk opini propaganda yang dibuat oleh OPM dan kelompok-kelompok separatis lainnya di Papua.

“Itulah kenapa dibuat dalam bahasa Inggris. Biar opini dari OPM kita tangkis. Orang asing juga mencari West Papua yang muncul ya berita-berita yang baik soal Papua,” kata Arya, Kamis (6/12).

Arya mengaku membuat situs-situs tersebut sebagai bentuk pembelaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari penggiringan opini lain yang sedang dibangun di Papua. Lewat situs tersebut, ia ingin membuat gambaran pendekatan pemerintah terhadap Papua sudah berubah dari yang bersifat militeristik menjadi lebih humanis.

Arya menampik dimodali donatur besar di balik pembuatan situs-situs yang dia asuh. Ia mengkalim segala bentuk operasional dan biaya penulis berasal dari kantongnya sendiri.

“Itu semua biaya sendiri. Saya ini dosen dan punya beberapa sampingan lain. Cukup kalau cuma kelola enam situs,” kata Arya yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Arya mengungkapkan tidak ada pihak yang memintanya untuk membuat situs tersebut, baik dari Komisi I ataupun PKS. Ia menegaskan sudah memiliki perhatian khusus dengan isu separatisme Papua sejak mengambil studi magister Pertahanan di Singapura. Isu tersebut, klaim Arya, terus digeluti saat mengambil program doktoral di Turki.

Ia memandang separatisme di Papua sudah berkembang dari gerakan militer menjadi organisasi bersayap politik. Dengan begitu, mereka akan terus memainkan opini yang menyudutkan Indonesia karena secara fakta pembangunan di Papua justru semakin membaik.

“Inisiatif saya untuk terus melawan opini mereka,” ungkap Arya.

Arya, yang pernah menjadi dosen di Universitas Budi Luhur, tak membutuhkan dana besar karena para penulis yang dia libatkan adalah mahasiswa-mahasiswanya sendiri.

Layaknya situs opini, Arya menegaskan tak perlu mendaftarkan enam situs mililknya ke Dewan Pers yakni freewestpapua.co, freewestpapua.co.nz, westpapuaupdate.com, onwestpapua.com, westpapuaterrace.com, dan westpapuaarchive.com.

Kode etik jurnalistik ataupun upaya cover both side terhadap segala artikel yang ditulis di dalam situs-situsnya jadi urusan belakangan. Arya berkukuh pada pandangan kebangsaannya karena terinspirasi cara Presiden pertama Sukarno saat menulis Indonesia Menggugat.

“Bung Karno nulis Indonesia Menggugat tidak perhatikan cover both side dan etika jurnalistik. Ini masalah keberpihakan. Saya bela NKRI,” kata Arya.

Arya beranggapan di era reformasi dan keterbukaan saat ini, situs-situs opini tidak perlu izin dan punya keleluasaan. Tanpa harus ada pertanggungjawaban seperti lazimnya situs berita arus utama.

Sebaliknya, Arya menilai pihak-pihak yang patut dicurigai adalah situs-situs pemberitaan yang mengecap situs propaganda pro NKRI –seperti yang ia kelola– tak sesuai kaidah jurnalistik. Ia menduga upayanya untuk membendung opini OPM membuat banyak pihak marah.

Padahal, lanjut Arya, situs-situs tersebut sudah tak lagi berjalan sejak satu setengah tahun lalu. Dana yang seharusnya digunakan untuk operasional situs tersebut ia gunakan untuk biaya pencalonannya sebagai calon anggota legislatif (caleg) di Bali. Ia juga mengaku sudah meninggal profesi dosen karena ingin fokus menjadi caleg PKS.

“Situs tersebut sudah tak lagi berjalan selama satu setengah tahun, tapi baru diungkit sekarang. Ini terlihat ada kelompok anti-KNRI yang marah dengan kelompok pro-NKRI,” ungkap Arya.

Untuk itu, Arya meminta agar publik berhati-hati mengonsumsi berita-berita yang secara halus mengarahkan pada pandangan-pandangan yang membela separatis di Papua baik secara konteks, maupun kontributor atau jurnalis di dalamnya.

“Mereka (OPM) bisa menjelma jadi kontributor atau jurnalis di media di Indonesia,” kata Arya.

Setidaknya ada 10 situs selain milik Arya yang juga mempropagandakan kepentingan NKRI di Bumi Cenderawasih. Situs papuanews.id, misalnya, menjadi situs yang paling aktif memperbarui kontennya sampai awal Desember 2018.

Propaganda itu dibuat untuk meredam gerakan separatis, sekaligus mengamankan misi pemerintah pusat membangun infrastruktur di Papua. (*)

News Feed