oleh

Polemik Revisi Undang-Undang Otsus Papua

Kitorangpapuanews.com –Wacana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua kini kembali mengemuka. Revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua akan dilaksanakan,  sebab dana otsus bagi Papua dan Papua Barat yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) APBN akan berakhir pada tahun 2021 sesuai UU.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait pembahasan Revisi Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. DPR telah melakukan rapat paripurna penutupan Masa Sidang II 2020, Jumat, 11 Desember 2020 lalu.

“Surat ini tentu akan kami jalankan secara mekanisme dan tata tertib yang berlaku dalam masa sidang yang akan kita lakukan secara bersama-sama tanggal 10 Januari 2021,” kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam rapat paripurna penutupan Masa Sidang II 2020, Jumat, 11 Desember 2020.

Namun, saat setelah penutupan ke II sidang paripurna, terkait pembahasan revisi Undang-undang tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, pada awal Januari 2021 secara tidak diduga terjadi beberapa aksi kekerasan yang dilakukan  Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Aksi ini diawali dengan peristiwa penembakan Helikopter milik PT. Freeport yang dioperasikan PT. Sayap Garuda Indonesia (SGI) jenis Eagle 407 HP/PK-ZGM. Peristiwa tersebut dilakukan orang tak dikenal yang diduga Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kalikopi saat helikopter terbang di area Benangin dekat Kampung Tsinga, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, Rabu, 6 Januari 2021 yang terjadi sekitar pukul 10.01 Waktu Indonesia Timur (WIT).

Menurut keterangan dari Kapolres Mimika AKBP I Gusti Gede Era Adhinata, helikopter ditembaki saat berada di ketinggian 1.500 kaki dan pesawat dikemudikan oleh Pilot Stuward berstatus Warga Negara Asing (WNA) dan 2 penumpang, yaitu Dave Jhon dan Ardy.

Peristiwa berikutnya ialah pembakaran pesawat yang dilakukan kembali oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Undius Kogoya yang terjadi pada pukul 09.30 WIT. Pada saat itu Kapten Pilot Alex Luferchek pesawat MAF PK-MAX melaporkan lewat radio ke kantor MAF bahwa pesawat telah mendarat dengan baik. Kemudian beberapa orang dari kelompok tersebut membawa senjata api sambil melakukan tembakan ke atas serta meminta pilot turun dari pesawat dan merunduk dan setelah itu melakukan pembakaran terhadap pesawat tersebut.

Kedua peristiwa tersebut terjadi setelah adanya penetapan lanjutan sidang paripurna di Jakarta, diduga rencana ini bagian dari gerakan teror yang dilakukan oleh KKB bersenjata yang saling bekerja sama  dengan gerakan politik yang diduga masih ada kaitannya dengan  kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk menggagalkan sidang lanjutan yang rencananya digelar pada tanggal 10-13 Januari 2021 mendatang.

Karena sebelumnya KNPB dengan mengatasnamakan Petisi Rakyat Papua (PRP) mengajak masyarakat untuk melakukan aksi besar-besaran yang akan mengganggu keamanan. Diperkirakan mereka akan melakukan aksi Mogok Sipil Nasional pada tanggal 10-13 Januari 2021 yang bersamaan dengan rencana isu pembahasan revisi UU Otsus Papua di Jakarta.

Atas kejadian tersebut kelompok separatis Papua ini ingin menyampaikan ketidakpuasannya terhadap Pemerintah dan ingin diakui eksistensinya di mata dunia internasional. Kelompok ini mengklaim gerakannya mendapatkan dukungan dari beberapa negara untuk kemerdekaan Papua yaitu dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, dan Jepang  yang selama ini selalu mendukung perjuangan separatis untuk melepaskan Papua dari bagian wilayah NKRI.

Diketahui selama ini pelaksanaan Otsus Papua sudah berdampak sangat baik dalam berkontribusi pada pembangunan di Papua, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Namun, perlu diakui bahwa dalam pelaksanaan tersebut masih ada kekurangan, khususnya transparansi pengelolaan keuangan Otsus oleh pemerintah daerah yang terkesan banyak menguap. Selain itu, pada catatan pengalaman yang ada mengenai gerakan teror dan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh KKB dan KNPB dalam rangka posisi tawar politik pada isu-isu politik nasional maupun internasional yang justru semakin memperkeruh kondisi damai Papua.

Ajakan aksi Mogok Sipil Nasional sangat jelas sebagai sebuah provokasi oleh kelompok yang tidak menginginkan Papua damai, kita harus mewaspadai berbagai aksi demonstrasi oleh kelompok KNPB dan kelompok lainnya yang menolak pembahasan Otsus, karena disinyalir hanya akan membuat kondisi Papua menjadi tidak damai.

News Feed