oleh

Petisi Bebaskan Tahanan Makar Buchtar Tabuni cs Kepentingan Untuk Membuat Kekacauan dan Tidak Damai di Papua

-Artikel, News-546 views

Kitorangpapuanews.com – Tujuh tahanan kasus demo rasis yang mengakibatkan timbulnya kerusuhan di provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tahun 2019 lalu, merupakan murni kriminalitas sehingga mari bersama-sama kita menyerahkan proses hukumnya kepada pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jaksa Penuntut Umum menuntut 7 tahanan kasus kerusuhan Papua dengan kurungan penjara bervariasi mulai dari lima sampai belasan tahun dengan pasal makar dalam aksi unjuk rasa di Kota Jayapura, Papua pada Agustus 2019 lalu, buntut tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Ketujuh terdakwa tersebut mendapat tuntutan penjara dengan masa tahanan yang berbeda; Mantan Ketua BEM Universitas Cendrawasih Ferry Kombo (10 tahun), Presiden Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) Alex Gobay (10 tahun), Hengky Hilapok (5 tahun), Irwanus Urobmabin (5 tahun).

Kemudian, Wakil Ketua II Badan Legislatif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Buchtar Tabuni (17 tahun), Ketua KNPB Mimika Steven Itlay (15 tahun), dan Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay (15 tahun). Jaksa penuntut umum dalam persidangan beruntun pada 2 sampai 5 Juni 2020 di Pengadilan Negeri Balikpapan, menuntut mereka semua dituntut dengan 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Makar.

Ketujuh terdakwa kasus kerusuhan Papua itu kini dititipkan di Rutan Klas II B Balikpapan, Kalimantan Timur dari Papua dengan alasan keamanan, mereka menjalani proses peradilan dengan berkas yang berbeda satu sama lain di Pengadilan Negeri Balikpapan sejak Januari 2020 lalu.

Menanggapi viralnya di media sosial tentang video tuntutan pembebasan terhadap tujuh tahanan otak dari kasus kerusuhan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun 2019 lalu, yang menilai tindakan tersebut adalah dari oknum atau segelintir orang yang atas kepentingan tertentu sengaja berupaya membuat kekacauan di tanah Papua agar Papua tidak damai.

“Yang salah tetap salah dan yang benar tetap benar. Masyarakat tetap tenang dan fokus kepada bagaimana kita membantu pemerintah dalam memerangi pandemi wabah Covid-19 di Papua ini,” ungkapnya kepada awak media, Jumat (5/6/2020). Ali Kabiay pun menghimbau kepada anak-anak muda Papua, untuk tetap tinggal di rumah, belajar dari rumah, ikuti ajuran pemerintah dalam memerangi wabah Covid-19, serta jangan mudah dipengaruhi oleh segelintir orang atupun kelompok-kelompok ilegal yang selalu mengganggu stabilitas keamanan, seperti KNPB, ULMWP, dan kelompok sejenis lainnya.

“Kepada Tokoh masyarakat, tokoh agama, kami juga menghimbau untuk mari bersama-sama kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta persahabatan dan tali kasih,” ungkap Ali. “Jangan kita melihat kasus rasisme yang terjadi di Amerika serikat, lalu kita mau membandingkan dengan di Indonesia karena sudah barang tentu protap petugas keamanan di Amerika Serikat dan Indonesia tentunya berbeda,” sambungnya.

Hal itu dibuktikan dengan setiap permasalahan di Indonesia, petugas keamanan masih mengedepankan penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan juga gotong royong. “Oleh sebab itu, mari kita tanamkan nilai-nilai luhur Pancasila kedalam kehidupan kita,” himbaunya.

 

News Feed