oleh

Penyelidikan Dugaan Penyalahgunaan Dana Otsus Papua Masih dan Akan Terus Berlanjut

Kitorangpapuanews.com – Menko Polhukam Mahfud Md memastikan penegakan hukum terkait dugaan penyalahgunaan dana otonomi khusus (Otsus) di Papua terus berjalan dan penyelidikan terhadap kasus tersebut tengah dilakukan.

“Tapi kalau soal korupsi di Papua, itu memang iya, sekarang sedang berjalan, ya. Sedang berjalan penyelidikan lebih lanjut, dari data-data yang kami miliki, itu sekarang kita berbagi tugas,” Ujarnya, Senin (15/03/2021).

Mahfud tak merinci sudah sejauh mana penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum, Ia hanya menambahkan bahwa polisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah berbagi tugas untuk mengusut kasus dugaan penyalahgunaan dana otsus di Papua ini.

“Ini yang ditangani oleh KPK, ini Kejagung, ini kepolisian, sudah kami beri daftarnya berdasar informasi-informasi yang masuk ke kami. Jadi di Papua tetap, penegakan hukum akan jalan,” beber Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud menegaskan akan menindaklanjuti serta telah mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri untuk segera melakukan penegakan hukum di Papua. Hal tersebut dilakukan setelah Mahfud mendapat laporan dugaan penyalahgunaan dana Otsus dari Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei (Forkada) Provinsi Papua.

“Soal penegakan hukum ini selalu saya dengarkan bila berdialog dengan masyarakat dan tokoh Papua. Karena itu, kami menindaklanjuti, kami mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK, Polri, untuk membawa aspirasi ini, penegakan hukum akan kita tindaklanjuti,” kata Mahfud melalui keterangan tertulis.

Terkait berbagai usulan lain, termasuk pemekaran provinsi, Menko Polhukam menegaskan akan mem-follow up dengan dua langkah. Pertama, proses legislasi yang nanti akan disampaikan ke tim melalui Kemendagri.

“Kedua, saya sudah minta deputi satu Kemenko Polhukam untuk segera memetakan agar wilayah pemekarannya tepat, termasuk mengkaji usulan dari para kepala daerah dan tokoh masyarakat tadi,” tegasnya.

News Feed