oleh

Penyampaian Aspirasi silahkan, TNI-Polri Ambil Langkah Tegas Jika disusupi Kepentingan Tertentu !

-Artikel, News-44 views

Kitorangpapuanews.com – “Kita bahas persoalan petisi yang dibuat dalam masalah 7 terdakwa. Prinsipnya era sekarang terbuka, kami antisipasi jangan disusupi pihak yang berkepentingan. Artinya kalau ada mau sampaikan aspirasi ya silahkan,” ucap Kapolda Paulus Waterpauw kepada wartawan usai pelaksanaan pertemuan tersebut dilaksanakan.

Kata Paulus Waterpauw, aspirasi apapun itu silahkan disampaikan. Hanya saja ia mewarning jangan sampai hal ini disusupi kepentingan-kepentingan tertentu.

Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw bersama Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal serta beberapa pejabat di Papua menggelar pertemuan membahas situasi kamtibmas Papua, Selasa (09/06/2020).

Pertemuan tersebut kata Kapolda Paulus Waterpauw dilakukan untuk menyamakan persepsi termasuk diantaranya reaksi tuntutan masyarakat terkait persidangan tahanan politik (tapol) Papua di Kalimantan Timur.

Pembahasan dalam pertemuan tersebut dibeberkan Kapolda Papua juga mengenai petisi yang ditujukan ke pemerintah bagi 7 Terdakwa yang saat ini menjalani persidangan di PN Kalimantan Timur di Samarinda.

Pihaknya juga mengingatkan agar siapapun yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai tuntutan 7 terdakwa tersebut harus memperhatikan protokol kesehatan.

“Karena ini dalam masa covid berarti harus ada protokol kesehatan yang harus diantisipasi juga, jadi tidak menyuarakan itu bersama-sama, berkumpul, perlu pertimbangan,” katanya lagi.

Kapolda Papua menyarakankan, pihak yang menyampaikan aspirasi dapat membatasi jumlah orang yang terlibat. “Saran kami ada perwakilan yang sampaikan itu. Dan kami akan fasilitasi, kalau mungkin mau ketemu dengan wakil rakyat, tetapi kami tidak ijinkan dalam jumlah besar,” ungkapnya lagi.

Ia pun mengancam akan mengambil langkah tegas jika protokol kesehatan tak menjadi prioritas dalam penyampaian aspirasi.

“Kami tetap akan lakukan upaya tegas untuk membatasi ini, bukan kepentingan kami tetapi ini kepentingan umum,” tegas Kapolda lagi.

Sementara Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal kepada wartawan pun mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan tak ada gerakan massal di Papua terkait masalah tersebut.

News Feed