oleh

Pengerahan Militer di Papua Dewan Adat Minta Agar Dievaluasi

-Artikel-431 views

Kitorangpapuanews.com -Jakarta- Dewan Adat Papua melaporkan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam operasi militer di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Paniai ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sekretaris II Dewan Adat Papua John Gobay berharap Komnas HAM mengusut tuntas kasus tersebut dan Presiden Joko Widodo segera memerintahkan Panglima TNI untuk menarik pasukannya.

“Kami meminta pemerintah pusat agar bersama-sama pemerintah daerah menciptakan kondisi yang aman dan damai. Bukan dengan cara seperti sekarang ini dengan cara melakukan pengerahan pasukan ke Papua,” kata Gobay dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis, 12 Maret 2020.

Gobay memaparkan dugaan pelanggaran HAM terjadi pada operasi pengejaran Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) di Intan Jaya dan Paniai sejak Desember 2019 hingga kini. Baku tembak antara TNI dan TPN/OPM menewaskan beberapa masyarakat sipil yang menjadi korban salah sasaran.

Korban meninggal, di antaranya Alex Kobogau, 27, yang tertembak pada 28 Januari 2020. Kemudian, Kayus Sani dan Melky Tipagau yang tertembak pada 18 Februari 2020. Menurut penelusuran Dewan Adat Papua, mereka bukan anggota TPN/OPM.

“Menurut laporan dari TNI, mereka ini disebut TPN/OPM. Kami mendapatkan laporan dan melakukan verifikasi, ternyata mereka ini bukan TPN/OPM. Masyarakat mengatakan mereka ini sipil,” ungkap dia.

Gobay juga menyebut ada korban sipil lain yang mengalami luka-luka akibat operasi militer di Intan Jaya dan Paniai, termasuk anak-anak. Gobay menyebut seorang anak laki-laki bernama Jeckson Sondegau, 8, menjadi korban luka tembak. Aparat juga masih menyisir permukiman warga sehingga membuat masyarakat resah dan tidak bisa beraktivitas normal.

“Kami meminta agar menarik pasukan TNI yang baru di-drop ke lntan Jaya dan Paniai. Kecuali aparat dari Polres dan Kodim serta Polsek dan Koramil,” ujar dia.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran HAM tersebut. Komnas HAM akan mendalami kasus tersebut dengan mencari keterangan dari kepolisian, TNI, dan masyarakat.

Beka juga meminta pemerintah pusat mengevaluasi pengiriman pasukan nonorganik di kedua kabupaten tersebut. “Sudah sering kami sampaikan bahwa pemerintah pusat harus mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua. Pengiriman pasukan nonorganik itu apakah efektif atau justru memberikan trauma di Papua,” ujar Beka.

News Feed