oleh

Pemuda Adat Papua Minta Pemprov Segera Lantik Sekda Defenitif Karena Akan Berdampak Pada Aspek Anggaran Daerah

Kitorangpapuanews.com – Harris Karubaba,S.IP selaku Wakil Sekretaris Pemuda Adat Papua (PAP), mempertanyakan sikap dan respon pemerintah Provinsi Papua terkait pelantikan Sekretaris Daerah Defenitif.

Menurutnya hingga saat ini masih tidak jelas, dirinya mendapat kabar sekitar dua minggu lalu, telah terbit KEPPRES terkait Sekretaris Daerah Defenitif Provinsi Papua untuk 5 tahun kedepan.

Posisi sekda sangat strategis dalam membantu tugas dan pelayanan Pemerintahan dan Masyarakat di Provinsi Papua, terutama membantu tugas Gubernur dan Wakil Gubernur Papua saat ini.

Belum dilantiknya sekda defenitif berdampak pula pada aspek anggaran hingga saat ini, apalagi penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sangat rendah padahal sisa 2 (dua) bulan tutup buku.

Kemudian transfer dana ke kabupaten atau kota menjadi terhambat. jelasnya Ada tugas – tugas pokok sekda yang tidak bisa dieksekusi oleh penjabat Sekda, yang juga sebagai pimpinan tertinggi dari ASN.

Harris dengan tegas minta agar Pemprov Papua melalui instansi terkait dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua berperan secara aktif dalam proses menindaklanjuti Keppres dimaksud yang sudah di Keluarkan 26 September 2020 lalu.

“Ketika ditanya wartawan siapa sekda terpilih Harris enggan menyebutkan namanya, namun dirinya berharap ada komunikasi yang efektif antara Pemerintah pusat dan Daerah terkait pelantikan Sekda Defenitif sesuai aturan dan mekanisme birokrasi,” jelasnya.

Harris meluruskan opini yang selama ini dikembangkan bahwa hasil tes 3 (tiga) sudah final. “ itu belum final namun tahap akhir ditentukan melalui pertimbangan
Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai oleh Bapak Presiden,” ujarnya.

Semua catatan itu sudah dikompilasi untuk disampaikan kepada presiden, baru kemudian sudah diputuskan siapa yang layak ditetapkan dalam jabatan sekretaris daerah Provinsi Papua.

“Intinya, meskipun proses tes sudah selesai dan ada penilaiannya, tapi semua itu belum berakhir,” hasil akhir ditentukan oleh Presiden dan telah terbit Kepresnya,” tegasnya.

“Saya berharap respon pemerintah Provinsi Papua karena kita ini bukan Negara sendiri, masih NKRI dan ada aturan berlaku hirarki sampe ke daerah bicara kepegawaian ada undang–undang ASN dan turunnya, tegasnya.”

Apalagi ketiga nama calon sekda ini adalah orang asli Papua, jadi jangan dibeda bedakan karena kepentingan sesaat, ini bukan jabatan politik. Tapi hanya sebagai pembina kepegawaian dan pembantu kepala daerah itu saja.

Rakyat ini sudah lapar apalagi di tengah pandemik corona dan pembatasan sosial, roda pemerintahan harus prima, uang harus beredar baik melalui ASN maupun proyek-proyek padat karya, agar merangsang ekonomi masyarakat di Papua.

“Kami berharap supaya Pemprov menindaklanjuti Keppres tentang penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua dalam minggu ini,” harapnya.

News Feed