oleh

Pemprov Papua Segera Tindaklanjuti Perppu 02/2017

-Artikel, Sosial-2.174 views

Kitorangpapuanews.com, Jayapura – Sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah, Pemerintah Provinsi Papua, Klemen Tinal siap menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 02 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.

Klemen Tinal mengatakan selama ini menanti adanya peraturan yang kuat untuk membubarkan dan menindak kelompok/golongan yang menganut paham radikal dan separatis, seperti HTI dan KNPB. Pihaknya menilai, Papua lebih kental kepada golongan-golonga dengan paham separatis, sehingga ini cukup mengganggu, mengancam dan meresahkan.

Berdasarkan hasil pengamatan, bahwa golongan separatis di Papua adalah faktor terbesar terjadinya kejahatan, hambatan pembangunan dan kemerosotan moral generasi muda Papua.

“Perppu tersebut otomatis harus kami tindak lanjuti. Akan tetapi pemerintah saja tidak cukup, kami minta juga masyarakat harus pro aktif bersama-sama dengan pemerintah dan tokoh agama,” kata Klemen kepada wartawan, di Jayapura, Senin (14/8/2017).

Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ujar ia, pemerintah, tokoh agama dan masyarakat harus bersatu.

“Tiga tungku ini harus bersatu. Bersatu untuk bagaimana organisasi baik yang ekstrem kiri maupun ekstrem kanan, ekstrem kanan ini agama yang aneh-aneh, tidak boleh ada di Indonesia, dan ektrim kiri ini kelompok separatis juga harus di basmi di Indonesia,” pintanya.

Dia menambahkan, adanya NKRI berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. “Jadi kalau ada keinginan yang aneh-aneh, silakan bikin negara sendiri di luar dari Sabang sampai Merauke. Mungkin bikin di bulan ka,” kata Klemen.

Seperti dilansir TEMPO.CO, Pakar hukum tata negara, Refly Harun, menyampaikan ormas yang bisa dibubarkan adalah ormas yang menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan lembaga pemerintahan, lembaga badan internasional, negara lain, dan ormas lain. Selain itu, ormas yang mengganggu ketertiban masyarakat juga bisa dibubarkan.

Ormas yang dianggap menistakan agama pun bisa dibubarkan. “Alasan lainnya, menyebarkan permusuhan terhadap SARA, melakukan separatisme, dianggap anti Pancasila, dan sebagainya. Jadi, alasan untuk membubarkan itu banyak sekali,” tutur Refly. (**)

News Feed