PEMERINTAH MAKSIMALKAN AGAR TRANS PAPUA RAMPUNG TAHUN INI

oleh

Jakarta, Kitorang Papua – Puji Tuhan pembangunan Papua terus gencar dilakukan pemerintah. Papua sedang berlari mengejar ketertinggalan infrastruktur. Pembangunan sebagai upaya pemerataan keadilan serta kesejahteraan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) terus melanjutkan pembangunan jalan Trans-Papua guna meningkatkan konektivitas, membuka daerah terisolasi, dan mengurangi harga barang-barang, terutama di wilayah pegunungan

Salah satu ruas jalan yang ditangani yaitu antara Jayapura ke Wamena sepanjang 575 kilometer. Saat ini kedua jalan di wilayah tersebut sudah tersambung seluruhnya, dengan rincian 345 kilometer berupa aspal dan 230 kilometer masih berupa jalan tanah dan kerikil yang akan ditingkatkan kualitasnya secara bertahap.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan jalan Trans-Papua akan terus dilanjutkan dan ditargetkan tersambung seluruhnya tahun ini.

“Pembangunan jalan tersebut tidak semata menghubungkan Provinsi Papua dengan Papua Barat, tetapi juga membuka daerah yang terisolasi dan bisa menurunkan angka kemahalan,” ujar Basuki dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/1).

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Osman Harianto Marbun menuturkan, ada delapan kabupaten di wilayah Pegunungan Papua dengan konektivitas semakin meningkat seiring terbukanya jalan Trans-Papua ruas Jayapura-Wamena.

Kedelapan kabupaten itu yakni Yalimo, Jayawijaya, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak (Sinak-Ilaga), Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, dan Nduga.

Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan darat karena selama ini mereka memerlukan infrastruktur itu untuk mengirim logistik ke Kabupaten di Pegunungan Tengah. Dengan demikian, ongkos kirim yang mereka keluarkan akan berkurang.

Untuk diketahui, pengiriman barang dari Jayapura ke Wamena selama ini rata-rata biayanya Rp 13.000 hingga Rp 20.000 per kilogram dengan menggunakan pesawat, sedangkan biaya angkut lewat jalur darat sekitar Rp 7.000 per kilogram.

Guna menjaga kesinambungan antara pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang ingin melewati ruas jalan itu, Kementerian PUPR pun sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Yalimo dan kepolisian setempat untuk menutup ruas jalan tersebut.

Namun, karena antusiasme warga untuk melintasinya, diberlakukan pembatasan izin melintasi ruas jalan yang dibuka seminggu sekali, yakni pada hari Minggu.(*)