oleh

Pemerintah Kota Jayapura Secara Resmi Nyatakan Menolak Agenda RDPU

Kitorangpapuanews.com – Penolakan terhadap pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang akan dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) dibahas Pemerintah Kota Jayapura dalam rapat bersama Wali Kota Jayapura, dengan Forkopimda Kota Jayapura, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan kepala kampung yang dilaksanakan di Kantor Wali Kota Jayapura, Jumat, (13/11/2020).

Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano menolak dilaksanakannya RDPU di wilayah adat dan pemerintahan Port Numbay atau RDPU yang akan dilakukan di wilayah adat Tabi.

“Agenda MRP untuk melaksanakan RDP/RDPU tidak membuat tembusan ataupun pemberitahuan ke Pemerintah Kota Jayapura”, ujarnya.

Dengan demikian, maka kegiatan rapat bersama yang di lakukan oleh Wali Kota Jayapura kali ini dilaksanakan, untuk memperoleh kesepakatan bersama bahwa Pemerintah Kota Jayapura secara resmi nyatakan menolak agenda RDPU pelaksanaan Otsus Papua di wilayah Tabi oleh MRP.

“Kami akan menyurati MRP dan Gubernur Papua tentang hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan hari ini. Otsus tetap berlanjut di Kota Jayapura dan kami menolak referendum di Kota Jayapura,” tegasnya.

Benhur Tomi Mano juga menambahkan bahwa harusnya ada evaluasi Otsus secara total tentang pelaksanaan Otsus di Tanah Papua.

“Jika evaluasi sudah dilakukan, selanjutnya dilakukan penegakan hukum bagi oknum yang melakukan pelanggaran atas pelaksanaan dana Otsus tersebut. Kelanjutan Otsus dan pemekaran Tabi Saireri harus diwujudkan,” uajrnya.

Sementara dalam Rapat tersebut juga Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) George Awi, tokoh masyarakat Thaha Alhamid, dan para tokoh agama, para kepala kampung yang mengikuti rapat koordinasi tersebut seluruhnya sepakat dan menolak adanya RDPU yang akan di laksanakan oleh MRP.

News Feed