oleh

Pemekaran Papua Barat Akan Tambah Ketergantungan pada Jakarta

Kitoangpapuanews.com -Seorang akademisi dari Papua Barat mengatakan, rencana Indonesia untuk lebih jauh membagi wilayah Papua Barat hanya akan meningkatkan ketergantungan pada Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD berujar, pemerintah sedang mempertimbangkan opsi untuk menciptakan lebih banyak provinsi di wilayah Papua, yang saat ini dikelola sebagai dua provinsi.

Itu muncul ketika pemerintah membahas kerangka kerja yang diperbarui untuk Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang bakal berakhir tahun depan.

Spesialis pembangunan yang berbasis di Brisbane Yamin Kogoya mengungkapkan, rencana itu adalah bagian dari strategi politik pecah belah (divide and rule) yang mengurangi tujuan kemerdekaan Papua Barat.

“Melalui pembagian provinsi ini tentu saja akan ada konflik di antara para elit Papua.”

“Mereka bergantung pada uang yang datang langsung dari pemerintah pusat. Bukan hanya itu, tetapi Indonesia merancang sistem sedemikian rupa sehingga masyarakat Papua akan menggantungkan mata pencaharian mereka pada Indonesia sejak awal,” ujar Kogoya, dikutip dari RNZ.

Dia mengatakan, bukan hanya elit Papua yang akan bersaing untuk rampasan struktur administrasi baru.

“Bukan hanya elit yang akan terbelah dan memperebutkan ini, tetapi para pengikut mereka dan pendukung pemilu, posisi, mereka semua akan berada dalam konflik. Kami sudah melihat ini di Nduga. Kami sudah melihat ini di Timika, di Tolikara, di dataran tinggi tengah.”

Menurut Kogoya, setiap konfigurasi ulang struktural provinsi adalah gangguan dari inti masalah di antara orang Papua Barat yang perlu ditangani.

Ini, katanya, adalah penggabungan Papua Barat, bekas wilayah Papua Nugini, ke Indonesia 50 tahun yang lalu tanpa konsultasi yang adil dengan masyarakat adat di kawasan itu.

Sementara itu, KOALISI Papua Bersatu Peduli Kemanusiaan (KPBPK) misalnya, dengan tegas menolak pemekaran Papua, lantaran langkah tersebut dianggap belum mendesak.

Bahkan, dikutip Papua.go.id, Ketua Badan Formatur KPBPK, Nason Elaby mengatakan, pemekaran Papua terkesan dipaksakan.

“Pemekaran itu tidak mendasar, bahkan kantor gubernur (Irjabar), beberapa kantor bupati dan DPRD saja tidak ada. Sehingga ini terkesan dipaksakan,” katanya.

Senada diungkapkan Alfred F Anouw, politisi muda partai Garuda dan anggota DPR Papua. Ia menegaskan dirinya menolak pemekaran di Papua.

“Saya ada dan besar karena rakyat. Saya ada bersama rakyat untuk menolak pemekaran. Siapa pun yang perjuangkan pemekaran, saya akan dukung kalau masyarakat yang minta. Namun, dukung dengan beberapa pertimbangkan seperti kesiapan SDM dan bahan yang jadi tolak ukur,” tegasnya dikutip Suara Papua.

Bahkan, Anouw menyatakan, DPR Papua belum menerima aspirasi pemekaran DOB (Daerah Otonom Baru) di tanah Papua. Ada dari Tabi, tetapi yang datang bukan masyarakat tetapi para elit politik lokal.

“Kami belum pernah terima aspirasi masyarakat Pegunungan Tengah maupun Papua Selatan untuk pemekaran. Baru-baru ini ada dari Tabi. Tapi bukan masyarakat. Jadi saya pikir ini murni kepentingan para elit politik. Intinya saya menolak pemekaran di Papua,” jelasnya.

News Feed