oleh

Pasang Surut Keamanan di Tanah Papua

-Kriminal, News, Sosial-473 views

Kitorangpapuanews.com – Situasi keamanan di Papua dan Papua Barat mengalami pasang surut di tahun 2019. Konflik dan kerusuhan menyebabkan ribuan orang mengungsi. Rumah, fasilitas umum serta banyak bangunan dirusak. Tragisnya, kerusuhan juga menyebabkan korban dari pihak keamanan dan warga.

Peristiwa yang mendapat sorotan luas adalah kerusuhan di Manokwari, Ibu Kota provinsi Papua Barat, Senin (19/8). Kala itu, massa berdemonstrasi dan memblokir sepanjang Jalan Yos Sudarso.

Aksi ini dipicu peristiwa yang dialami mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya. Pada Kamis (15/8), mahasiswa Papua terlibat bentrok dengan sejumlah warga Malang. Bentrokan terjadi ketika Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, menggelar aksi damai mengecam penandatanganan New York Agreement antara Pemerintah Indonesia dan Belanda pada 15 Agustus 1962.

Pada hari Sabtu (17/8), TNI/Polri dan organisasi masyarakat (ormas) melakukan pengepungan di asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Hal ini dipicu adanya kabar perusakan tiang berbendera merah putih.

Sebelumnya, perwakilan mahasiswa, Polri serta sejumlah anggota ormas sempat melakukan mediasi agar mereka meninggalkan asrama. Negosiasi berjalan alot hingga akhirnya polisi melakukan evakuasi.

1 dari 5 halaman

Gedung DPRD Manokwari Dibakar

Di Manokwari, warga yang berdemonstrasi juga menebang pohon dan membakar ban di jalan raya. Parahnya lagi, pendemo melakukan pembakaran Gedung DPRD Manokwari.

Kerusuhan di Kota Manokwari, Papua Barat, berbuntut terhadap kerusuhan di sejumlah lokasi di Jayapura.

Akibat peristiwa tersebut, tiga polisi terluka usai terkena lemparan batu dari massa. Kala itu, polisi melakukan negosiasi dengan tokoh masyarakat.

“Namun saat negosiasi, ada lemparan batu dari masyarakat,” ujar Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Senin (19/8).

Merespons kejadian itu, Gubernur Papua Lukas Enembe membentuk tim untuk mengusut kasus yang dialami sejumlah mahasiswa Papua di Surabaya, Semarang dan Malang. Tim tersebut akan mengusut kasus ini dan mencari tahu seperti apa kejadian sebenarnya.

“Kami membentuk tim untuk melihat keadaan mereka di Surabaya, Malang, dan Semarang dari kejadian itu. Kami akan berangkat besok, yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, DPRP, MRP, Polda, dan Kodam. Apakah mereka akan dipulangkan atau bagaimana, kami akan lihat,” jelas Lukas di Kota Jayapura, Minggu malam (18/8)

2 dari 5 halaman

Tragedi Berdarah di Wamena

Peristiwa selanjutnya adalah tragedi berdarah di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (23/9). Puluhan orang meninggal dunia akibat kerusuhan. Hampir seluruh warga Wamena mengungsi. Catatan Polri, sedikitnya 4.000 orang meninggalkan Wamena. Wamena bak kota mati.

Pemkab Jayawijaya mencatat sebanyak 7.278 warga yang trauma pascakerusuhan berada di penampungan pengungsi yang tersebar di lebih dari 59 titik.

“Pengungsi terbanyak bertahan di Polres, Kodim, gereja, musala dan sudah didistribusikan logistik,” kata Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua di Wamena saat itu.

3 dari 5 halaman

Kerusuhan Wamena Dipicu Kabar Hoaks

Kapolri saat itu, Jenderal Pol Tito Karnavian menjelaskan kerusuhan di Wamena bermula dari isu beredar yang menyebut seorang guru menyampaikan perkataan menyinggung pada muridnya.

“Di hari yang sama (dengan kerusuhan di Expo Waema), pagi harinya di SMA PGRI ada isu bahwa ada seorang guru yang sedang mengajar menyampaikan pada muridnya bahwa kalau bicara keras,” kata Tito dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Selasa (24/9).

“Terdengar oleh murid ini kera. Sehingga dikatakan ke temannya bahwa dikatakan mohon maaf kera. Padahal yang dikatakan ‘jangan bicara keras’. Hanya saja mungkin tonenya, dan S-nya terdengar lemah,” sambung Tito.

Berawal dari isu itulah, muncul informasi di masyarakat dan dikembangkan. Seolah-olah ada guru bersikap rasisme, mengatakan kata-kata tidak pantas yang melukai hati, padahal belum tentu benar.

“Dan kita yakin yang mengembangkannya adalah kelompok tadi, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang menggunakan seragam SMA,” jelasnya.

Setelah itu, kata Tito, isu tersebut begitu cepat beredar. Sejumlah pelajar diprovokasi, hingga akhirnya mereka berkumpul dan bergabung.

“Saat itu ada petugas dengan cepat datang dari Polres, Kodim, tapi massa sudah terlanjur besar lebih kurang 2.000 orang,” katanya.

Massa bertindak anarkis dengan melempar batu dan melakukan pembakaran. Bahkan masyarakat pendatang di Papua juga jadi sasaran massa.

“Ada yang melempar batu ke toko di sekitar, bakar kantor bupati, rusak fasilitas, mobil dan motor dibakar,” jelasnya.

Melihat situasi yang tidak lagi kondusif, petugas berusaha mengendalikan amarah warga. Sejumlah orang ditangkap.

“Jadi isu hoaks itu mulai pukul 07.30 WIT sampai 15.00 WIT,” jelasnya.

4 dari 5 halaman

Hasil Investigasi Komnas HAM

Hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menyimpulkan bahwa kerusuhan di Wamena dipicu kabar bohong alias hoaks.

“Komnas HAM selain mengutuk keras, kita juga belasungkawa atas kejadian peristiwa di Wamena yang dimulai dari satu berita hoaks,” kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, Senin (30/9).

Komnas HAM mengajak seluruh pemerintah daerah dan pusat menyelidiki kasus berita hoaks ini hingga tuntas. Sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi.

“Kami dorong semua pihak lokal dan nasional untuk menghindari penyampaian hoaks dan info simpang siur karena akan semakin memperkeruh situasi. Ada sosmed yang bilang ini genosida, jangan seperti itu dulu dan tahan diri untuk sebarkan berita dan analisis yang tidak mendasar,” bebernya.

Sementara itu Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Mohammad Chairul Anam, menambahkan pihaknya meminta seluruh pihak dan masyarakat agar tak mudah percaya dengan segala macam kabar tersebar di media sosial utamanya terkait kondisi Papua.

“Kita minta pihak-pihak jeli tidak gampang percaya foto dan video yang belum tentu benar sehingga tidak menambah kericuhan dan ketidakjelasan apa yang terjadi,” kata Anam.

5 dari 5 halaman

Para Tersangka Ditangkap

Polisi menangkap dan menetapkan tersangka sejumlah orang terkait kerusuhan yang terjadi di Papua. FBK ditangkap di Bandara Sentani, Jayapura. Dia ditengarai sebagai aktor intelektual aksi kericuhan.

“Dia menggerakkan dari sisi akar rumput, dia juga aktor lapangan kerusuhan yang ada di Jayapura maupun di beberapa wilayah di Papua,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri saat itu, Brigjen Pol Dedi Prasetyo.

Ketua KNPB Mimika, Steven Itlay juga berhasil ditangkap Polri. Steven disebut-sebut turut terlibat dalam kerusuhan yang terjadi di Papua.

“Pelaku yang diduga terlibat dalam kerusuhan di Jayapura dan Papua,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes AM Kamal.

Tiga tersangka kerusuhan di Wamena juga ditangkap. Para tersangka dijerat pasal 160 KUHP dan atau 170 KUHP dan atau 187 KUHP. Polisi mengamankan banyak barang bukti, termasuk bensin.

“Ketiga tersangka itu masing masing SE (40 th), IG (29 th) dan YE (53 th),” ungkap Ahmad Kamal.

Terkait kasus di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, polisi juga menetapkan Koordinator aksi, Tri Susanti alias Susi sebagai tersangka ujaran kebencian dan provokasi insiden tersebut.

Susi dijerat pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pasal 160 KUHP, pasal 14 ayat (1) ayat (2) dan pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

Selain Susi, Polda Jatim juga menetapkan Syamsul Arif sebagai tersangka. Pria yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di salah satu kecamatan di Kota Surabaya ini, diduga telah melontarkan ujaran rasial terhadap mahasiswa Papua.

Syamsul disangkakan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Rasis dan Etnis, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Kemudian Andria Adrianyah, yang merupakan seorang YouTuber asal Kebumen, Jawa Tengah. Ia dijerat pidana, lantaran diduga telah mengunggah konten kerusuhan Asrama Papua, tidak sesuai faktanya, ia pun disangkakan dengan Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Selanjutnya tersangka atas nama Veronica Koman. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim karena dianggap telah menyebarkan hoaks dan provokasi insiden Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya.

Pengacara hak asasi manusia yang berfokus kepada isu-isu Papua, ini pun dijerat dengan undang-undang berlapis, yakni, UU ITE, KUHP pasal 160, UU no 1 tahun 1946 dan UU no 40 tahun 2008.

Para tersangka mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Proses persidangan mereka hingga akhir tahun 2019 ini masih berlangsung.

News Feed