oleh

OPERASI NEMANGKAWI TIDAK PERNAH MELANGGAR HAM

-Artikel, Berita-391 views

Kitorangpapuanews.com – Belum lama ini, munculnya pernyataan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua yang menilai Operasi Nemangkawi di Kabupaten Nduga telah mengakibatkan pengungsian dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Dimana berdasarkan hal tersebut LBH Papua mengeluarkan suatu pernyataan untuk mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi dan melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran HAM tersebut.

Terkait hal tersebut Kepala Bagian Penerangan Umum Divhumas Polri Kombes Pol H. Ahmad Ramadhan membantah dengan tegas pernyataan tersebut.

“Kegiatan Operasi Nemangkawi tidak memiliki satuan tugas di Nduga. Artinya konflik yang terjadi di Kabupaten Nduga tidak ada kaitan dengan Operasi Nemangkawi” tegasnya.

Dimana Menurutnya kegiatan Operasi Nemangkawi yang telah dibentuk oleh Polri baru dilaksanakan pada Januari tahun 2019. Sehingga penyebab mengungsinya masyarakat Nduga dari wilayah puncak Kabo, Distrik Yigi, sejak tahun 2018. Bukanlah dari akibat pelaksanaan Satgas Nemangkawi.

Kombes Pol H. Ahmad Ramadhan menjelaskan bahwa Operasi Nemangkawi merupakan operasi pelayanan atau kemanusiaan kepolisian dengan melakukan kegiatan Bimmas Noken kepada Masyarakat Papua. Selain itu operasi Nemangkawi juga melakukan penegakan hukum kepada KKB.

Operasi Nemangkawi dibentuk dengan pertimbangan gangguan Kamtibmas oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang telah mengganggu kehidupan masyarakat di beberapa wilayah papua, melalui aksi teror bersenjata kepada masyarakat.

“Sebagaimana contoh teror bersenjata yang menimbulkan korban para pekerja PT. Istaka Karya yang membangun jalan trans di Papua dan beberapa masyarakat asli Papua maupun warga negara asing bahkan personel TNI-Polri” jelasnya.

“KKB yang mengganggu masyarakat di Papua, sehingga cara bertindak yang dilakukan oleh anggota Satgas Nemangkawi harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku.” tegasnya.

Kombes Pol H. Ahmad Ramadhan juga menegaskan bahwa kegiatan Operasi Nemangkawi selama ini tidak pernah melakukan pelanggaran HAM maupun tindakan yang bertentangan dengan perundangan-undangan di Indonesia. Sebagaimana Satgas Operasi Nemangkawi menjunjung tinggi dan sangat menghargai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

News Feed