MSG TIDAK MENGAKUI DAN MENOLAK KEBERADAAN UMLWP

oleh

Jayapura, Kitorang Papua – Aksi penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Wilayah Kodap III Kali Kopi Tembagapura dikecam oleh semua Kepala Negara Pasifik Karena Aksi tersebut membuat 1 Warga Negara Asing mengalami Luka Serius saat mengantar bahan makan untuk masyarakat yang ada di kampung Banti dan kampung Lainnya di Distrik Tembagapura.

Semua Kepala Negara Pasifik menuntut untuk aksi yang dilakukan oleh KKB agar dapat diambil tindakan tegas dan juga aksi yang sudah dilakukan oleh kelompok ini sudah melanggar HAM Internasional.

Menurut juru bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Jacob Rumbiak, semua Kepala Negara Pasifik sudah menolak perjuangan Papua melalui ULMWP karena dianggap ULMWP dibalik aksi kekerasan dan intimidasi yang dilakukan KKB serta dianggap sudah melanggar HAM Internasional dan tidak sejalan dengan semua Negara Pasifik.

“Semua Negara Pasifik tidak mengakui dan sudah menolak ULMWP untuk bergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) dan juga menolak untuk mendukung ULMWP dalam memperjuangkan nasib sendiri di Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) serta menuntut agar ULMWP bertanggung jawab atas penembakan 1 (satu) warga asing di Tembagapura Papua,” kata Jacob Rumbiak melalu saluran telpon.

Lain halnya dengan apa yang disampaikan Sekretaris Jenderal MSG Amena Yauvoli melalui saluran telpon mengatakan bahwa kejadian penembakan dan juga disertai dengan kekerasan sudah sering dilakukan oleh KKB yang didukung langsung oleh ULMWP.

Lanjutnya, ULMWP harus bisa bertanggung jawab dengan semua insiden yang terjadi di Papua, jangan hanya memperjuangkan kemerdekaan Papua yang penuh kebohongan dan menghasut semua Negara Pasifik untuk mendukung Papua untuk berdiri sendiri.

“ULMWP sudah tidak dianggap lagi dalam MSG dan perjuangan Papua sudah tidak lagi diperjuangkan oleh semua negara-negara Pasifik, karena ULMWP berkerja sama dengan kelompok kriminal Papua untuk melakukan Pelanggaran Ham Internasional kepada Masyarakat Papua dan Warga Negara Asing (WNA) di Papua,” pungkas Sekretaris Jenderal MSG, Amena Yauvoli. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.