oleh

Moeldoko Siap Temui Pentolan Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda

-News, Publik, Sosial-619 views
https://p0.sgpstatp.com/large/pgc-image-sg/RcxztjJ2ujlt68
Ketua DPRD Maybrat Ferdinando Solossa (baju biru) foto bersama Kepala KSP Moeldoko usai pertemuan di KSP, Selasa (24/9).

Kitorangpapuanews.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan bakal membuka dialog dengan pentolan Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda.

Hal itu akan dilakukan Moeldoko setelah adanya pertemuan pendahuluan yang lebih besar melibatkan gubernur Papua dan Papua Barat, DPRD kabupaten dan kota se Bumi Cenderawasih, tokoh masyarakat dan pemuka agama. Setelah itu, baru diadakan pertemuan dengan Benny Wenda.

“Sama Benny Wenda saya juga siap bertemu. Kita bicara, kita sama-sama mencari solusi, kita juga tidak menginginkan sedikit pun ada korban,” ucap Moeldoko di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/9).

Untuk diketahui, Benny Wenda yang sekarang tinggal di Oxford, Inggris, disebut sebagai tokoh penting gerakan pembebasan Papua Barat.

Oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Benny sebelumnya dituding sebagai aktor di balik kerusuhan di Papua dan Papua Barat pasca peristiwa rasisme terhadap mahasiswa asal daerah yang dulu bernama Irian Jaya ini, di Jawa Timur.

Untuk itu, Moeldoko yang juga mantan Panglima TNI ingin mengetahui apa sebenarnya yang dinginkan Benny.

“Saya siap ketemu dulu, maunya apa sih, ayo kita bicara. Mau di mana? Ayo saya akan ikuti. Nanti baru kita beri ruang,” tegasnya.

Sebelumnya Ketua DPRD Maybrat, Provinsi Papua Barat Ferdinando Solossa, juga menyampaikan permintaan agar pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, juga membuka dialog dengan tokoh daerahnya yang kontra pada pemerintah, yakni dari ULMWP dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

“Kami minta pemerintah membuka dialog antara pemerintah pusat dan tokoh Papua khususnya yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan seperti ULWMP, dan KNPB,” kata Ferdinando di Kantor KSP, Selasa (24/9).

Dia menyebutkan, dialog antara pemerintahan Jokowi dengan tokoh ULWMP dan KNPB dimaksud agar dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan politik.

“Harapan kami masalah di Papua bisa diselesaikan secara bertahap, dengan baik, sehingga pemerintahan dan pembangunan di sana bisa berjalan baik,” jelasnya.

News Feed