oleh

MERUBAH MINDSET ORANG PAPUA UNTUK PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN PAPUA

-Artikel, Berita-143 views

Kitorangpapuanews.com – “Apabila ingin menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua harus dengan program-program yang benar,” kata Jhon NR Gobay selaku Sekretaris Dewan Adat Papua.

Anggota DPR RI Dapil Papua John Siffy Mirin menilai filosofi Otonomi khusus (Otsus) sudah benar akantetapi masih banyak yang harus dievaluasi. “Pada dasarnya landasan filosofis Otsus sudah sangat baik, hanya saja pelaksanaannya di lapangan yang harus banyak dibenahi,” tegas John Siffy Mirin.

Hal tersebut dipertegas dengan pernyataan Mantan anggota tim asistensi RUU Otonomi Khusus Papua 2001, Frans Maniagasi menegaskan dirinya sangat prihatin karena selama 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus tidak memberi dampak signifikan terhadap kemajuan orang Papua. Menurutnya, sebelum direvisi cara pandang atau mindset kita terhadap Papua dan UU Otsus itu sendiri terlebih dahulu harus dirubah.

Menjawab hal tersebut menurut Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Markus Kayoi menyebutkan MRP memiliki sejumlah usulan terkait pembangunan di Papua, yakni pemberdayaan masyarakat.

“Yang pertama ekonomi usaha kecil dan tata niaga. Produksi rakyat itu cukup banyak tetapi bagaimana prosesi sampai ke pasar. Yang jadi masalah, ‘mama-mama’ punya hasil usaha kalau tidak laku siapa yang harus membelinya. Mereka harus pulang lagi bawa barang-barangnya ke rumah,” ujarnya.

MRP juga mengusulkan kebijakan pemerintah terkait tambahan makanan bagi pegawai negeri di Papua, bisa menyertakan umbi-umbian dan sagu. Hal ini bisa membuat hasil pertanian milik rakyat Papua habis terjual.

Pemerintah juga mendorong masyarakat Papua untuk memanfaatkan lahan mereka miliki untuk ditanami pangan sehingga bisa menghasilkan pendapatan. MRP juga meminta pemerintah membangun sektor kesehatan di kampung-kampung. Salah satunya dengan meningkatkan jumlah kader kesehatan.

MRP juga mengusulkan kepada pemerintah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di kampung-kampung dengan memberikan pelatihan beragam keterampilan, peningkatan kapasitas lembag-lembaga masyarakat di kampung-kampung, dan pelatihan para motivator.

Sejalan dengan pernyataan tersebut Staf Ahli Bappenas Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Oktorialdi menjelaskan salah satu tonggak perkembangan penanganan isu Papua adalah penerapan Otonomi Khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

Oktorialdi menambahkan pelaksanaan otonomi khusus di Papua ini akan berakhir tahun depan, terutama untuk dana otonomi khususnya. Dia menekankan pemerintah ingin mempercepat pembangunan di Papua hingga lima tahun ke depan sesuai diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat

“Pemerintah akan melaksanakan evaluasi terhadap penyaluran dan penggunaan dana otonomi khusus di Papua dan Papua Barat. Pemerintah pusat juga akan membangun semangat, paradigma baru dan cara kerja baru dalam membangun Papua, serta harus terus berkonsultasi dengan semua komponen membahas penyelesaian isu Papua” ujarnya.

Menurut Oktorialdi, hingga 2024 terdapat tiga hal mesti diperhatikan mengenai Papua, yakni percepatan pembangunan, bagaimana pelaksanaan otonomi khusus, serta mendorong transformasi ekonomi dan sektor-sektor ekonomi unggulan yang harus dilakukan.

“Bappenas telah merumuskan lima kerangka integratif untuk percepatan pembangunan di Papua, yakni sumber daya manusia sesuai konteks Papua, transformasi ekonomi berbasis wilayah adat dari hulu ke hilir, lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan tata kelola pemerintahan yang baik” ujarnya.

News Feed