Merauke Bangun Industri Kelapa Sawit Untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

oleh

Kitorangpapuanews.com, Merauke – Pemerintah Kabupaten Merauke, Papua mendorong pembangunan kebun dan in­dustri kelapa sawit. Hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Setelah menggelar Stakeholders Meeting I di Jakarta pada 24 Juli lalu, Pemerintah Kabupaten Merauke kembali gelar Stakeholder Meeting II mengenai Pembangunan Kebun dan Industri Kelapa Sawit di Merauke, pekan lalu. Acara ini merupakan pertemuan para pemangku kepentingan industri kelapa sawit khususnya di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel, Papua.

Dalam pertemuan tersebut, para pemangku kepentingan menyepakati lima hal. Pertama, pentingnya investasi bagi kemajuan daerah dan pengentasan kemiskinan. Termasuk di dalamnya investasi untuk pengembangan kebun dan industri kelapa sawit.

Kedua, perusahaan diminta segera merealisasikan komitmennya membangun kebun plasma sebesar 20 persen dari total lahan. Ketiga, Masyarakat hukum adat dan masyarakat luas perlu memperoleh akses seluas-luasnya ke kebijakan pemerintah mengenai pembangunan kebun dan industri kelapa sawit.

Keempat, mendorong masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerintah, dan perusahaan terus membangun dialog demi kemajuan masyarakat yang kena pembangunan kebun dan industri kelapa sawit. Terakhir, mendorong pemerintah, perusahaan, dan LSM mencari laternatif lain untuk memperoleh manfaat sosial, ekonomi, dan budaya

Bupati Merauke Frederikus Gebze mengatakan, menghadirkan investor merupakan salah satu langkah untuk mengisi pembangunan di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan program pemerintah membuka peluang investasi.

Frederikus, mendesak perusahaan agar segera membuka kebun masyarakat dan memberdayakan seluruh masyarakat sesuai ketentuan 20 persen pengelolaan hak ulayatnya. “Hanya Merauke yang memberikan total lahan 20 persen untuk plasma di tahun 2016. Kita sudah tanda tangani dan ada sekitar 7-8 perusahaan sudah memiliki koperasi dan siap mengembangkan masyarakat hak ulayat,” ujarnya.

Dia menyayangkan, ketidakhadiran LSM Asing Mighty Earth pada pertemuan tersebut. Ia mengaku sudah geram atas kampanye negatif yang gencar dilakukan LSM asal Amerika Serikat itu.

Dia mengaku berang mendapat tudingan jika forum stakeholders ini telah dimanipulasi. Padahal, forum stakeholder ini digagas atas inisiatif pemerintah daerah berkaitan dengan beban anggaran di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak mampu terus-menerus menanggung sebanyak 500 ribu orang di tanah Merauke.

“Bukan berarti dengan adanya investasi berarti merusak dan tidak memperdulikan hutan kita ini. Menjaga dengan ketentuan perundang-undangan yang ada baik melalui rencana tata ruang wilayah, tata ruang bangunan, flora dan fauna,” tukasnya. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *