MENOLAK LUPA, KISAH PADA BUKU KARYA NICOLAAS JAOUWE

oleh

Jayapura, Kitorang Papua – “Belanda pernah mengatakan kepada saya bahwa Hindia Belanda merupakan satu-satunya harapan bagi Belanda sebagai pemasok kebutuhan bahan mentah bagi industrinya.” (Nicolaas Jouwe, Pendiri Organisasi Papua Merdeka-OPM)

Buku karya Nicolaas Jouwe bertajuk “Kembali ke Indonesia : Langkah, Pemikiran dan Keinginan” ini berkisah tentang seorang pria berusia 89 tahun, yang dulunya merupakan salah satu pendiri Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Bukan itu saja. Melalui penuturan Jouwe lewat buku ini, terungkap serangkaian fakta-fakta yang membuktikan adanya konspirasi internasional di balik gagasan menginternasionalisasikan Papua sebagai langkah awal menuju Papua Merdeka, lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Buku ini memulai dengan satu pernyataan menarik dari Jouwe, sebagai bentuk rasa bersalah sekaligus pertobatan atas langkah yang diambilnya kala itu.

“Saya pribadi menilai pelarian saya ke Belanda merupakan pilihan yang patut disesali. Namun kini, saya menyadari bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI,” begitu tukas Jouwe.

Nicholaas Jouwe lahir di Jayapura pada 24 November 1923. Melalui penuturannya dalam buku ini, yang sayang sekali diterbitkan dengan teknik penyuntingan (editing) yang sangat kacau dan tidak sistematis, Jouwe mulai menetap di Belanda pada 1961. Pada saat Indonesia di bawah pemerintahan Bung Karno, sedang gencar-gencarnya memperjuangkan kembalinya Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Namun Jouwe yang waktu itu masih muda belia, justru berpihak pada pemerintah kolonial Belanda, dan bersama beberapa temannya mendirikan Gerakan Operasi Papua Merdeka yang kemudian disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM). Karena Belanda menjanjikan Jouwe untuk menjadi Presiden Papua jika kelak sudah merdeka.

Bahkan Jouwe lah yang membuat bendera Bintang Kejora yang pertama kali dikibarkan pada 1 Desember 1961. “Pada saat itu saya adalah salah satu anggota Dewan New Guinea (Nieuw Guinea Raad) yang konon dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan saya terpilih secara demokratis di seluruh wilayah Papua,” begitu menurut penuturan Jouwe.

Menurut Jouwe yang notabene merupakan pelaku sejarah terbentuknya OPM, peristiwa 1 Desember 1961 itulah yang seringkali dijadikan dasar klaim pemimpin Papua sekarang bahwa negara Papua pernah ada tetapi dirampas oleh konspirasi internasional Indonesia, Amerika Serikat dan juga Negara Kolonial Belanda.

Tentu saja versi OPM ini merupakan pemutar-balikan fakta dan kenyataan. Padahal melalui kesaksian Jouwe setelah kembali ke Indonesia pada 2009, 2/3 negara anggota dalam Sidang Umum PBB menerima hasil Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) 1969, sehingga suka atau tidak suka, bangsa Papua telah menjadi bagian resmi dari NKRI.

Dan ini pula yang jadi dasar Jouwe memutuskan kembali pulang ke Indonesia. Karena menurut pandangannya, bahwa upaya pemisahan diri Papua dari NKRI sangat bertentangan dengan sejarah.

Jouwe dan Perspektif Baru Memaknai Papua

Salah satu bentuk pertobatan Jouwe ketika kembali bergabung dengan NKRI adalah sumbangannya dalam membentuk opini baru kepada masyarakat terhadap sejarah Papua masuk dalam orbit penjajahan Belanda.

Sejarah penjajahan Belanda bermula pada 1928 ketika Ratu Belanda memerintahkan Gubernur Jenderal Marcus dari Hindia Belanda di Batavia untuk melakukan aneksasi Papua Barat yang meliputi wilayah tersebut.

Pada 1928 ada daerah Jerman di Pasifik yang berbatasan dengan Belanda. Papua kemudian dianeksasi menjadi daerah dari Kerajaan Belanda sekaligus dimasukkan ke dalam daerah koloni Hindia Belanda. Sejak saat itu, Papua dinyatakan sebagai daerah milik Belanda. Sehingga Hindia Belanda memiliki wilayah jajahan dari Sabang sampai Merauke.

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Belanda menolak melepaskan sebagian wilayah Hindia Belanda, dan membagi jadi dua bagian: Sebagian dari Sorong sampai dengan yang sekarang disebut Jayapura, satu bagian lagi dari Sabang sampai Maluku yang diakui Belanda sebagai Indonesia.

Menurut pandangan Jouwe yang tidak dipahami anak-anak Muda Papua sekarang, Papua sejatinya sudah masuk Indonesia secara resmi melalui New York Agreement pada 15 Agustus 1962 di mana dinyatakan bahwa Belanda harus serahkan West Papua kepada Indonesia.

Dengan demikian, niat baik Jouwe untuk bertemu masyarakat Papua dan menjelaskan sejarah ini, patut kita beri apresiasi yang setinggi-tingginya. Karena secara gamblang Jouwe mengatakan, hanya melalui cara inilah penderitaan masyarakat Papua akibat hasutan kelompok tertentu dapat segera diakhiri.

Menarik, karena pastilah yang dimaksud Jouwe kelompok tertentu adalah para elit OPM, yang notabene Jouwe adalah salah satu pendiri dan perintisnya. (*)