oleh

Mendagri: Pemekaran Papua Bisa Dilakukan di Luar Moratorium 314 Daerah

-News, Publik-619 views

Mendagri: Pemekaran Papua Bisa Dilakukan di Luar Moratorium 314 Daerah

Kitorangpapuanews.com Jakarta – Pemerintah saat ini masih melakukan moratorium pemekaran daerah dengan antrean sebanyak 314 daerah baru. Meski demikian, ada kondisi khusus soal pemekaran di Papua dilakukan.
Hal itu disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya di acara Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Acara itu juga dihadiri oleh Ketua KPK, Agus Rahardjo.

Tjahjo awalnya berbicara banyak soal pengalamannya selama menjabat Mendagri selama 5 tahun. Dalam bidang otonomi daerah, dia bercerita tentang daerah-daerah yang mengalami pemekaran. Hanya 23 persen daerah hasil pemekaran yang memenuhi syarat sukses.

“Mohon maaf saya hari ini memberikan moratorium memotong usulan 314 daerah otonomi baru, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Kecuali nanti ada keputusan pemerintah yang strategis untuk jangka pendek memekarkan lagi 2 provinsi di Papua,” kata Tjahjo di Grand Paragon Hotel, Jakarta Barat, Selasa (15/10/2019).

Selain di Papua, pemerintah masih menutup kemungkinan pemekaran untuk 314 daerah yang antre. Tjahjo menyebut daerah-daerah itu antara lain Provinsi Sumbawa, Provinsi Kepulauan Buton, memecah Barito Utara dan Barito Selatan, Provinsi Nias, Provinsi Tapanuli, Provinsi Bogor-Sukabumi, Provinsi Cirebon, dan Lampung.

“Yang lain, mohon maaf 314 daerah,” ucapnya.

Tjahjo mengatakan pemerintah berfokus pada 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi yang ada saat ini. Dia menegaskan kebijakan Jokowi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif.

“Kebijakan Pak Jokowi jelas membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang harus semakin efektif efisien mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya untuk memperkuat otonomi daerah,” ungkap Tjahjo.

Masalah pemekaran Papua ini juga pernah disampaikan sejumlah tokoh Papua ke Jokowi ketika bertemu di Istana. Jokowi saat itu mengatakan tidak bisa melakukan pemekaran terhadap 5 wilayah di Papua dan Papua Barat. Namun ia masih mengkaji jika pemekaran dilakukan di 2-3 wilayah.

“Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Tapi Bapak menyampaikan, tambahan lima. Ini total atau tambahan? Saya iya, tapi mungkin tidak lima dulu. Mungkin kalau nggak 2, 3. Ini kan perlu ada kajian,” ujar Jokowi pada Selasa (10/9/2019).

News Feed