oleh

Matikan internet di Papua, pemerintah dinilai represif

-News, Publik-647 views
Pengendara melintasi Kantor Bupati Jayawijaya yang terbakar saat aksi unjuk rasa di Wamena, Jayawijaya, Papua, Senin (23/9/2019). Marius Wonyewun / ANTARA FOTO

Kitorangpapuanews.com-Jaringan internet di Wamena, Papua dibatasi pada Senin (23/9/2019) menyusul aksi demonstrasi dan pembakaran kantor oleh pelajar. Kebijakan ini dinilai represif dan mengontrol aliran informasi.

Dengan dalih mempercepat pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Wamena, pemerintah menginstruksikan operator telepon untuk membatasi layanan, merujuk siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pemerintah juga meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan hoaks, kabar bohong, dan ujaran kebencian. Merespons tersebut, Telkomsel sebagai operator penyedia layanan telekomunikasi pun memblokir internet.

VP Corporate Communications Telkomsel Denny Abidin menjelaskan layanan Telkom Group juga tidak dioperasikan hingga waktu yang belum ditentukan.

Sebelumnya, aksi demonstrasi di Wamena dipicu oleh kabar ucapan rasialis oleh guru terhadap seorang pelajar. Kemudian, sekitar 200 pelajar SMA PGRI Wamena menyerang Yayasan Yapis Wamena. Perkelahian tak dihindarkan dan meluas dengan pembakaran fasilitas umum milik pemerintah dan properti pribadi.

Efek dari kerusuhan ini di antaranya Bandara Wamena yang menghubungkan ke daerah Papua bagian tengah ditutup untuk sementara waktu.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tengah menyelidiki provokator aksi rusuh tersebut. Ia berasumsi ada kepentingan di balik aksi rusuh ini agar Indonesia yang tengah mengikuti sidang umum PBB terpojok.

Selain di Wamena, pembatasan akses internet juga dirasakan peserta aksi #GejayanMemanggil di Yogyakarta, pada Senin siang. Koordinator Umum Aliansi Rakyat Bergerak Rico Tude menjelaskan layanan lumpuh di kawasan Simpang Tiga Colombo, Gejayan, Sleman. Setelah massa bubar, internet berangsur lancar.

Namun, hingga kini pemerintah belum mengonfirmasi apakah kebijakan pembatasan akses internet juga diterapkan di kota tersebut.

Bentuk represi informasi

Pembatasan layanan data termasuk internet shutdown. Gangguan ini disengaja agar tidak dapat diakses oleh populasi tertentu di suatu lokasi untuk mengontrol arus informasi.

Mengutip Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), internet shutdown juga termasuk menutup jaringan penuh (full network shutdown/total blackout), membatasi bandwidth (bandwidth throttling), dan memblokir platform komunikasi dua arah berbasis layanan seperti media sosial dan layanan pesan singkat semisal WhatsApp dan Telegram.

“Tindakan internet shutdown telah menjadi salah satu alat represi pemerintah di abad ke-21. Karena ini kembali dilakukan untuk ketiga kalinya, maka saya anggap internet shutdown telah menjadi sebuah cara wajar untuk menangani situasi konflik sosial di Indonesia,” ujar Executive Director SAFENet Damar Juniarto ketika dihubungi Beritagar.id pada Selasa (24/9/2019).

Damar berpendapat, pemerintah menyangsikan kemampuan warga Wamena dalam mengelola informasi berbasis internet. “Padahal banyak dari mereka yang justru dapat memberikan informasi nyata dan sesuai fakta kepada sanak keluarganya di luar Papua sehingga dapat meredam kekhawatiran,” katanya.

Kebijakan ini diambil juga tanpa melalui prosedur pelaksanaan yang transparan dan minim evaluasi dari pihak eksternal pemerintah.

“Tak lain adalah upaya memperdaya hukum dan mencirikan sebuah kebijakan yang jauh dari kualifikasi good governance yang transparan, akuntabel dan mengakui supremasi hukum,” ujar Damar.

SAFEnet mendesak pemerintah untuk menyalakan kembali internet di Wamena, menghentikan praktik internet shutdown, dan melindungi hak sipil untuk mengakses informasi, merujuk Pasal 19 Deklarasi Universal HAM dan Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Sebelumnya, pemblokiran internet juga pernah dilakukan di Papua dan Jakarta saat kerusuhan terjadi. Di Papua, mulanya pemerintah memberlakukan bandwidth throttling yang diikuti pelumpuhan total untuk jaringan internet sampai dua pekan. Sementara di Jakarta, bandwidth throttling dilakukan selama dua hari pada Mei lalu. Dalihnya, penyebaran konten hoaks yang memperkeruh keadaan.

Lebih dari empat tahun terakhir, pemblokiran internet menjadi tren represif oleh pemerintah. Data AccessNow menunjukkan pada 2018, terjadi 196 pemblokiran di 25 negara dan setidaknya ada 114 pemblokiran pada 2019. Di Indonesia, pemblokiran terjadi saat kerusuhan di Jakarta dan Papua

News Feed