oleh

Mantan Kadis Papua Dituntut Delapan Tahun Bui

-Kriminal, News-87 views

Kitorangpapuanews.com -Jakarta- Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua Mikael Kambuaya delapan tahun penjara. Dia juga terancam denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan.

“Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” kata Jaksa Asri Irwan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Maret 2020.

Jaksa menilai Mikael terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp40,9 miliar. Praktik rasuah dilakukan terkait proyek pengadaan pekerjaan peningkatan Jalan Kemiri-Depapre di Kabupaten Jayapura pada APBD-P Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tahun Anggaran (TA) 2015.

Perbuatan itu dilakukan bersama Komisaris PT Manbers Jaya Mandiri (MJM) sekaligus pemegang saham mayoritas PT Bintuni Energy Persada (BEP) David Manibui. David turut dituntut bersama-sama dengan Mikael. Jaksa turut menuntut David dihukum delapan tahun penjara serta denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan.

Dalam pertimbangan pemberatan hukuman, karena Mikael dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme. Kemudian hal yang meringankan, keduanya masih memiliki tanggungan keluarga dan tidak menikmati hasil kejahatan korupsinya.

Mikael dan David dinilai melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Kasus bermula saat Mikael memerintahkan Kepala Sub Bagian Program Dinas PU Papua Natirmalus Demianus Renyaan memasukkan anggaran pekerjaan peningkatan Jalan Kemiri-Depapre. Proyek tersebut dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan TA 2015 sebesar Rp90 miliar.

Jumlah itu tidak berdasarkan kertas kerja perhitungan teknis penyusunan anggaran. Mikael juga membahas proyek itu bersama David sebelum lelang.

Kemudian Mikael memerintahkan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan dan Bina Teknik Edy Tupamahu dan Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Ferdinand R Kuheba untuk tetap mengerjakan proyek tersebut. Padahal, hasil telaah teknik pekerjaan menyebutkan, proyek belum memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan selama tiga bulan.

Mikael juga memerintahkan Johanis Antonius Piet Taran selaku selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) 14 unit layanan pengadaan (ULP) untuk memenangkan David dalam pelelangan pekerjaan jalan. Sehingga pokja 14 memenangkan PT BEP meski tidak memenuhi persyaratan.

Edy dan Ferdinan diperintahkan Mikael untuk membuat harga perkiraan sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE). Padahal, HPS untuk proyek Jalan Kemiri-Depapre seharusnya disusun pejabat pembuat komitmen (PPK) yang ditetapkan Mikael.

Mikael juga memerintahkan Edy menggunakan data harga tahun 2012 dalam menetapkan HPS. Mikael dan David merencanakan pelaksanaan adendum terhadap kontrak proyek sebelum lelang dilakukan. Cara ini ditempuh karena proyek kemungkinan tidak dapat selesai dalam tiga bulan.

Edy dan Ferdinand lagi-lagi mendapatkan perintah mengubah nilai HPS yang disesuaikan dengan kemampuan finansial PT BEP. Tak berhenti sampai di situ, Mikael meminta agar Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHPP) seolah-olah memeriksa hasil pekerjaan proyek Jalan Kemiri-Depapre, meski pekerjaan belum dinyatakan selesai.

Sekretaris PHPP Hans Leonard turut diminta membuat laporan administrasi pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan (PHO) secara formalitas (proforma) hingga serah terima terakhir hasil pekerjaan atau final hand over (FHO).

Dalam perkara yang sama David didakwa menikmati hasil kejahatan korupsi itu senilai Rp40,2 miliar. Beberapa nama juga disebut menikmati uang hasil rasuah tersebut.

Hans Leonard Aruan sebesar Rp20 juta, Johanis AP sebanyak Rp150 juta, Indra Rerungan sejumlah Rp150 juta, dan Edy Tupamahu Rp265 juta. Kemudian Ferry Manopo, Aswar Burhanuddin, dan Reza Bayu Pahlevi masing-masing Rp4 juta. Ferdinand R Kuheba sebanyak Rp25 juta, James Richard Homer Rp15 juta, Refly Herman Maleke Rp10 juta dan Irzaq Basir Rp20 juta.

News Feed