oleh

Makna 1 Desember selain ideologi Pancasila dan Makar adalah Separatis

-Artikel-203 views

Kitorangpapuanews.com – Momen Menjelang peringatan 1 Desember, polisi menangkap banyak orang-orang yang kedapatan membawa bendera bintang kejora, simbol pergerakan Papua merdeka. Pada 27 November 2019, Kepolisian Resor Manokwari, Barat, menangkap delapan warga sipil ditangkap. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Manokwari Ajun Komisaris Musa Jedi Permana mengatakan, mereka mengaku diajak seseorang yang diduga aktor utama melalui selebaran yang dibagikan. “Inisial aktornya AN. Kami sedang mencarinya,” kata Musa pada Rabu, 27 November 2019.

Sebelumnya, polisi juga menangkap tersangka enam Provokator dan pemecah belah papua. Charles Kossay, Dano Tabuni, Juru bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua Surya Anta, Isay Wenda, Ambrosius Mulait, dan Arina Elopere, keenam aktivis ditangkap dan dijerat dengan tuduhan makar.

Aktivis yang selama ini menyerukan provokasi makar kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, melibatkan Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay. Kepolisian Daerah Papua menangkapi tujuh aktivis pada awal September 2019. Agus bersama 6 orang lainnya, yaitu Wakil Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Buchtar Tabuni, Ketua BEM Uncen Fery Kombo, Presiden Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Alexander Gobai, Ketua KNPB Wilayah Mimika Steven Itlay, Hengki Hilapok, dan Irwanus Uropmabin merupakan pelaku provokator kerusuhan di Kota Jayapura, pada 29 Agustus 2019.

Penangkapan ini sesuai hukum yang berlaku karena para pelaku tersebut Provokator Kerusuhan dan Mengajak Makar terhadap warga Papua untuk merayakan momen 1 Desember sebagai HUT Organisasi Papua Merdeka.

Faktanya, kata Warinussy, Papua memiliki latar belakang sejarah yang berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia. Pengakuan bahkan tersirat dalam amanat konsideran huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Menurut Warinussy, 1 Desember semestinya dijadikan sebagai tonggak melakukan upaya konstruktif untuk meluruskan sejarah Papua oleh rakyat Papua sendiri dan negara, demi perdamaian.

Tokoh Papua Muda Inspiratif Neil Aiwoy mengatakan bahwa sebagian masyarakat di Papua memang memiliki perspektif berbeda dalam memaknai 1 Desember. Namun, Neil memilih untuk tidak berada di kelompok mana pun. Sebab, ia menilai yang dibutuhkan orang Papua bukan perayaan 1 Desember. “Orang Papua tidak butuh ini. Orang Papua butuh ada sesuatu kita bikin, ada karya nyata yang kita kerjakan,” kata Neil.

LSM Masyarakat Papua Cinta NKRI mengajak masyarakat menolak perayaan 1 Desember yang kerap dikaitkan sebagai hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (HUT OPM). Bentuk penolakan dilakukan dengan menggelar aksi deklarasi damai di depan Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, pada Jumat, 29 November 2019.

Koordinator Aksi Masyarakat Papua Cinta NKRI Jefri Tenus meminta aparat keamanan menindak tegas kelompok-kelompok yang akan merayakan HUT OPM. Menurut dia, OPM sebenarnya bukan berjuang atas nama Papua, melainkan anggotanya adalah segelintir orang yang dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan asing dan menuntut Papua berpisah dari NKRI. “Kami menolak dengan tegas keberadaan kelompok separatis yang sering menyengsarakan masyarakat dan menghambat pembangunan,” ucap Jefri.

Ketua Pokja Adat Majelis Rakyat Papua Demas Tokoro mengatakan bahwa 1 Desember sebetulnya bukan hari ulang tahun OPM. Tetapi Belanda mengizinkan adanya pengibaran bendera berdampingan dengan bendera Belanda. “Kalau kembali pada sejarah masa lalu itu sendiri punya pengibaran bendera yang diberikan oleh Belanda, dan diberikan ruang untuk orang Papua menyatakan dirinya sebagai sebuah bangsa,” kata Demas.

Perayaan 1 Desember ini lekat dengan kesan hari ulang tahun OPM karena organisasi itu meyakini sebagai kemerdekaan Papua. Mereka merayakannya setiap tahun, di antaranya dengan menggelar upacara bendera.

Peneliti Tim Kajian Papua LIPI Aisah Putri Budiarti mengatakan, perbedaan pandangan sejarah integrasi dan status politik Papua seharusnya dilihat sebagai akar masalah di tanah cendrawasih itu. “Pemerintah harus melihat ini secara serius jika mau menyelesaikan konflik di Papua.”

Salah satu solusi yang bisa ditempuh pemerintah, melalukan tindakan hukum berat kepada orang dan organisasi yang berideologi selain pancasila dan makar.

Agar tak berulang seperti selalu terjadi pada 1 Desember setiap tahunnya.

News Feed