oleh

Mahfud: Presiden RI ingin penyatuan Desk Papua

-News, Publik, Sosial-536 views
“Ada gagasan yang kami dapatkan dari Presiden kemarin, bahwa di Bappenas punya Desk Papua. Di Kemenko Polhukam juga ada. Nantinya akan kami bicarakan kemungkinan menyatu dalam satu payung. Di Bappenas, boleh”

Kitorangpapuanews.com – Jakarta- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berwacana ingin Desk Papua menyatu dalam satu Kementerian/ Lembaga misalnya di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Ada gagasan yang kami dapatkan dari Presiden kemarin, bahwa di Bappenas punya Desk Papua. Di Kemenko Polhukam juga ada. Nantinya akan kami bicarakan kemungkinan menyatu dalam satu payung. Di Bappenas, boleh,” ungkap Mahfud saat memberikan sambutan dalam Konferensi Pembangunan Papua di Hotel J.W. Marriot Jakarta, Selasa.

Gagasan itu diungkapkannya untuk mendukung pembangunan tanah Papua secara holistik atau menyeluruh antar-Kementerian/ Lembaga.

“Membangun Papua secara holistik adalah janji negara untuk mewujudkan dan menegakkannya karena pada dasarnya inilah wujudnya sila kelima Pancasila,” ujar dia.

Konsep Desk Papua diklaim dapat membuat pembangunan di Papua lebih terorganisir. Mahfud mencontohkan misalnya Kementerian Perhubungan ingin membangun Pelabuhan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun jalannya.

Lalu, dikoordinasikan kepada BUMN Pertamina untuk membangun SPBU, kemudian Kemenko Polhukam memastikan keamanannya. Demikian pembangunan akan berjalan strategis dan terorganisir.

Mahfud mengatakan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, pemerintah telah berkomitmen untuk kesejahteraan masyarakat di pulau Cenderawasih itu.

Setidaknya ada empat bidang yang menjadi prioritas utama pemerintah meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan pembangunan infrastruktur.

Menyikapi itu, kata Mahfud, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kepada 27 kementerian dan lembaga untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017.

Namun, Mahfud menganggap selama ini Inpres itu masih berjalan kurang maksimal karena setiap Kementerian mempunyai program sendiri-sendiri yang berbeda-beda.

“Karena kalau sendiri-sendiri, (pembangunan) itu kadangkala hilang. Sekarang itu diharapkan menyatu meskipun anggarannya masih masing-masing tapi penempatan (pembangunan)-nya itu terkoordinir di dalam Desk Papua,” kata Mahfud.

News Feed