oleh

LMA Port Numbay: Otsus Lanjut, Lakukan Evaluasi dan Penegakan Hukum Jika Ada Pelanggaran

Kitorangpapuanews.com – Ketua Lembaga Adat Masyarakat (LMA) Port Numbay, George Awi menolak dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Majelis Rakyat Papua (MRP).

Menurutnya, penolakan RDPU dikarenakan tak sesuai dengan mekanisme yang ada. Terlebih MRP adalah lembaga representatif dan tidak bisa langsung turun ke masyarakat.

Menurut Awi, RDPU harus ada tahapannya dan MRP harusnya turun ke kepala daerah dan kepala daerah yang meneruskan gagasan ke masyarakat, bukan MRP turun langsung ke masyarakat, ke adat dan lainnya.

“Jika MRP mau laksanakan RDPU, harusnya mekanismenya melalui kepala daerah, bupati dan walikota. Lalu kepala daerah ini yang menyampaikan ke masyarakat. Kepala daerah ini kan punya warga, bukan MRP,” jelasnya.

Ondoafi Port Numbay ini pun menegaskan bahwa Otsus ini adalah undang-undang dan tetap harus berjalan dan dilanjutkan.

“Jangan bikin istilah Otsus jilid I atau jilid II atau jilid-jilid yang lain. Otsus tetap berjalan. Caranya, lakukan evaluasi dari tahapan sebelumnya, lalu jika ada pelanggaran kepada mereka yang menggunakan dana Otsus, wajib dilakukan penegakan hukum. Siapa yang makan dana Otsus, itu yang berhadapan dengan hukum. Indonesia ini negara hukum, jadi harus taat kepada aturan,” jelasnya.

News Feed