oleh

Kontroversi Otsus dan Solusi Papua Dalam Bingkai NKRI

Kitorangpapuanews.com – Bicara Papua tentunya bicara Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal itu dikatakan Freddy Numberi dalam session Webinar yang digelar Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia yang mengambil tema ‘Kontroversi UU Otsus, dan solusinya’ Jakarta, Selasa (9/3/2021).

Persoalan Papua menurutnya menjadi tanggungjawab bersama, Berbagai kebijakan Pemerintah yang diambilnya bukan terletak pada kesalahan penerapan sistem, akan tetapi percepatan pembangunan di Papua lebih kepada proses dan mekanisme yang lebih terfokus pada inti permasalahan.

“Saya melihat kurangnya pendampingan, pembinaan dan pengawasan kontrol dalam menentukan perdasi dan perdasus, inilah yang saya sesali. “ujarnya.

Mantan Menteri Perhubungan RI ini berpendapat bahwa kedepannya tidak ada lagi kesalahan komunikasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pendampingan Otsus tersebut.

“Disini kita bicara bukan saling menyalahkan, tapi perlunya transparansi dana otsus dan dana-dana lainnya seperti dana pembangungan infrastuktur dengan rincian-rincian yang jelas,” tegasnya.

Besarnya anggaran yang dialokasikan ke Papua secara keseluruhan cukup besar. Ia menyebut anggaran untuk Provinsi Papua sebesar 17 Triliun dan Provinsi Papua Barat 7 Triliun, maka pemanfaan dalam penggunaan dana yang ada harus betul-betul tersalurkan untuk masyarakat Papua.

“Artinya Pemerintah harus lebih transparansi dalam pengalokasian anggaran Otsus, sehingga ekonomi kerakyatan dapat terserap sesuai aturan. Karena bangsa ini bisa membangun tetapi tidak bisa merawat, untuk itu perlu adanya dukungan secara riil sehingga regulasi-regulasi dalam konteks daerah guna menjalankan aturan kebijakan-kebijakan tertata dengan baik, disinilah peran jurnalis dipertanyakan. “jelasnya.

“Fungsi jurnalis menjadi penting dalam peran memberikan edukasi positif dalam pemberitaan, jika para wartawan turun langsung ke masyarakat Papua, tanyakan bagaimana perekonomian masyarakat disana, kita perbaiki bersama tidak serta merta menyalahkan daerah, “ujarnya.

Terkait akan adanya pemekaran di Papua, Freddy mengingatkan pentingya mengedepankan budaya, sehingga perekembangan ekonomi kedepan di intergrasikan dalam konteks bagaimana kebudayaan itu berbasis antropologi, dan bukan dengan adanya unsur kepentingan-kepentingan tertentu.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah, ia mengulas perlu adanya keterbukaan dalam demokrasi. Sebagai bangsa yang besar, Pemerintah perlu memberikan keterbukaan dalam menerima segala macam masukan yang pahit dan tidak perlu mengkritik, akan tetapi berikan solusi yang terbaik.

“Ada pepatah mengatakan pengalaman adalah guru terbaik, maka pengawasan terhadap anggota sipil disana harus di perketat, dengan memperkuat pilar-pilar yang ada. “tegasnya.

Sejalan dengan laju pertumbuhan pembangunan di Papua, ia menilai infrastuktur yang dibangun sudah cukup memadai, hal itu juga telah disampaikan Presiden Jokowi untuk memfokuskan pembangunan berbasis transportasi sebagai bentuk percepatan ekonomi disegala bidang.

“Target Presiden kan 25 tahun kedepan Papua akan menjadi sejahtera, sebab ketika membangun transportasi semua akses lancar, tentunya itu sangat menunjang perekonomian kerakyatan. “jelasnya.

News Feed