oleh

KKB di Papua Makin Terdesak, Polri Kirim Ratusan Pasukan Tambahan

Kitorangpapuaneews.com -Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) mengirimkan ratusan personel ke Papua untuk membantu menghadapi Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB) Langkah ini sekaligus untuk menjaga keamanan dan ketertiban di daerah rawan itu.

“Mereka di BKO ke Polda Papua bertujuan untuk membantu menjaga kamtibmas serta persiapan kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang nantinya dilaksanakan di sana,” terang Kapolda Kalteng, Irjen Pol Ilham Salahudin, dikutip dari Antara dalam artikel “Bantu hadapi KKB, Polda Kalteng kirim 100 personel ke Papua”.

“Personel kami ini nantinya akan bergabung dengan personel brimob lainnya dari polda di seluruh nusantara yang juga ikut mengirim untuk di BKO ke Papua,” katanya kemudian.

Orang nomor satu di lingkungan Polda Kalteng itu berpesan kepada personelnya, agar selalu waspada dan menjaga dirinya, serta mampu menjaga kekompakan jiwa korsa.

Selain itu, bisa menunjukkan dedikasi untuk membantu rekan-rekannya melaksanakan keamanan di Papua.

“Utamakan kekompakan sesama satuan saat menjalankan tugas di Papua dan jaga nama baik krops brimob dan daerah,” pesannya

Berdasarkan pantauan di lapangan, personel yang akan diberangkatkan ke Papua dilengkapi dengan senjata laras panjang guna menjaga diri, agar tidak mudah dilumpuhkan oleh KKB

KKB Papua baku tembak dengan TNI-Polri

Baku tembak antara TNI-Polri dan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua sejak Desember 2019 disebut melanggar HAM.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris II Dewan Adat Papua John Gobay.

John Gobay menyebut ada tindak pelanggaran HAM di tengah baku tembak TNI-Polri vs KKB Papua mulai Desember 2019 sampai sekarang.

Bahkan, Gobay meminta agar presiden Joko Widodo (Jokowi) menarik TNI-Polri dari Papua.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD pernah menolak usulan TNI-Polri ditarik dari Papua.

Berikut rangkuman faktanya dilansir dari Antara dalam artikel ‘Dewan Adat Papua lapor Komnas HAM dugaan pelanggaran HAM di Intan Jaya’.

1. Lapor ke Komnas HAM

John Gobay melaporkan dugaan adanya pelanggaran HAM yang terjadi dalam operasi penegakan hukum di Kabupaten Intan Jaya dan Paniai, Papua, ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

“Kami menyampaikan dugaan pelanggaran HAM, kami meminta kepada Komnas HAM untuk membentuk tim, melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM pada operasi penegakan hukum di Intan Jaya dan Paniai” ujar Gobay di Kantor Komnas HAM

Dalam rentang waktu mulai Desember 2019 sampai sekarang, kata Gobay, terjadi kontak tembak antara TNI-Polri dan KKB Papua, yang menyebabkan beberapa orang tertembak mati

2. Diduga salah sasaran

Gobay menyebut mereka yang tertembak mati diduga merupakan korban salah sasaran.

Mereka di antaranya Alex Kobogau yang tertembak mati pada 28 Januari 2020, serta Kayus Sani dan Melky Tipagau yang tertembak mati pada 18 Februari 2020.

Gobay mengatakan mereka yang tertembak mati merupakan masyarakat sipil dan bukan bagian dari KKB Papua.

“Menurut laporan dari lapangan kepada pimpinan TNI-Polri mereka ini KKB papua, sementara yang kami dapatkan laporan dan telah kami verifikasi, ternyata mereka ini bukan, mereka ini adalah masyarakat sipil” ujar Gobay.

Selain korban meninggal, Gobay juga menyebut terdapat sejumlah masyarakat sipil yang mengalami luka-luka selama berlangsungnya operasi penegakan hukum di Intan Jaya dan Paniai tersebut

Lalu ada dua perempuan, masing-masing bernama Elepina Sani yang terkena luka tembak di tangan, dan Malopina Sani yang tertembak di kaki.

“Dengan fakta ini kami menyimpulkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran HAM pada operasi penegakan hukum yang terjadi Desember 2019 sampai Maret masih terjadi, masih ada mereka di sana” ucap Gobay

3. Minta TNI-Polri ditarik

Dalam pelaporannya kepada Komnas HAM, Gobay meminta kepada Presiden Joko Widodo agar memerintahkan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto untuk menarik pasukan yang ditugaskan di Kabupaten Intan Kaya dan Paniai.

“Karena kedua Kabupaten ini selama ini aman, tidak ada keributan” kata dia

Selain itu, Gobay juga meminta pemerintah pusat agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebelum melakukan operasi penegakan hukum di tanah Papua.

“Kami meminta kepada pemerintah pusat agar dalam penggunaan kewenangan absolut di bidang pertahanan dan keamanan agar dapat berkoordinasi dulu dengan pemerintah daerah

Forkompinda di daerah agar mereka dapat mengkoordinasikan di daerah untuk sama-sama menciptakan kondisi yang aman dan damai, bukan dengan cara seperti sekarang dengan cara melakukan pengerahan pasukan ke Papua” ujar Gobay

4. Tanggapan Komnas HAM

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara yang menerima langsung kehadiran John Gobay mengatakan akan segera menindaklanjuti laporan tersebut.

“Kami juga sudah punya tim Papua yang memang salah satu tugasnya merespon setiap ada kejadian dugaan pelanggaran seperti yang pak John adukan sekarang ini

Tentu saja karena ada aduan, kami otomatis bekerja dan juga dibantu oleh kawan-kawan di Papua” ucap Beka.

“Saat ini kami sedang mencari keterangan kepada kepolisian, khususnya Kapolda Papua yang juga nanti pada gilirannya akan mencari keterangan misalnya ke Pangdam, ke pihak-pihak lain

Hal ini supaya benar-benar memastikan pertama, kebenaran dari peristiwa itu terungkap, kedua, harus ada keadilan bagi para korban baik yang meninggal maupun yang luka-luka, ketiga, penegakan hukum harus diperjelas seperti apa penegakan hukum yang menjadi jargon aparat keamanan,” tambah Beka

5. Mahfud MD pernah menolak

Sebelumnya, Mahfud MD pernah menolak secara tegas usulan TNI-Polri ditarik dari Papua.

Di saat teror KKB Papua semakin beringas, ada usulan yang meminta TNI-Polri segera hengkang dari Papua.

Tentu saja usulan itu ditentang oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.

Bahkan, Mahfud MD menyebut kalau sehari saja TNI-Polri ditarik maka akan terjadi kehancuran.

Terlebih lagi, KKB Papua semakin beringas melakukan aksi teror baru-baru ini.

Contohnya saja warga Tembagapura yang berbondong-bondong mengungsi lantaran takut dengan sepak terjang KKB Papua.

News Feed