oleh

KISAH HARU BIRU SANG “DRAMA QUEEN” VERONICA KOMAN LIAU VS LPDP

-Artikel, Berita, News-211 views

Kitorangpapuanews.com – Haru biru drama Veronica Koman Liau versus Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menarik untuk disaksikan karena ini merupakan pertarungan persepsi.

Veronika Koman ingin dilihat sebagai korban ketidakadilan pemerintah Indonesia. Walaupun sebenarnya yang dilakukan LPDP itu benar, tak hanya LPDP sebenarnya yang melakukan penagihan kembali uang beasiswa, Lembaga pemberi beasiswa lain dalam dan luar negeri juga melakukan hal yang sama.

Ketika seorang Awardee beasiswa melanggar perjanjian dengan si pemberi beasiswa, maka ada opsi untuk mengembalikan dana beasiswa yang telah membiayai pendidikan mereka.

Dan itu clear, jelas dan terang tertuang dalam perjanjian penerimaan beasiswa. Sebagai seorang Sarjana Hukum lulusan Universitas Pelita Harapan dan kemudian sempat bekerja di LBH Jakarta seharusnya Veronica  paham atas perjanjian yang telah disepakati antara Awardee Beasiswa dan LPDP.

Bukan hanya dia yang ditagih pengembalian uang beasiswa karena breach the Contract. Menurut rilis yang dikeluarkan LPDP terdapat 115 orang penerima beasiswa yang ditagih pengembalian uang beasiswanya karena dianggap tak mematuhi kontrak yang telah ditandatanganinya.

Namun narasi yang dibangun Veronica Koman atas penagihan kembali uang beasiswa yang telah diberikan oleh LPDP sangat menyesatkan dan ditarik ke ranah politik.

Dalam rilisnya yang tersebar luas di dunia maya ia menyebutkan.

The government of Indonesia has imposed a financial punishment upon me in a new attempt to pressure me into stopping my human rights advocacy work in West Papua.” 

Disini Veronica seolah terlihat bahwa ia adalah seorang superstar politik dalam urusan HAM di Papua. Ia menilai dirinya terlalu tinggi seolah pemerintah Indonesia akan dengan segala upaya untuk menjatuhkannya.

Tak ada satu pun yang menyangkal bahwa ada masalah di Papua mulai dari ketimpangan sosial ekonomi hingga hak asasi manusia.

Advokasi untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Papua itu sangat perlu dilakukan, tapi semua dalam kerangka NKRI, bukan berbau separatisme.

Kita harus akui kegigihan Veronica Koman dalam membela HAM rakyat Papua, tapi harus dipahami juga Veronica kerap kali melakukan advokasi diluar kerangka NKRI.

Berbicara diberbagai forum HAM di luar negeri, seolah Indonesia memperlakukan rakyat Papua sangat buruk hampir tak ada kebaikannya padahal jika mau jujur ada banyak perbaikan yang dilakukan Pemerintah Indonesia saat ini untuk mengurangi ketimpangan sosial ekonomi dan HAM masyarakat Papua.

Tapi apapun yang dilakukan Veronica dalam urusan advokasi atau apapun untuk membela rakyat Papua, semuanya itu sama sekali tak ada hubungannya dengan penagihan kembali uang beasiswa LPDP -nya.

Perkara ini hanya menyangkut Veronica Koman sebagai pribadi, menguji bagaimana kejujuran dan integritasnya dalam memenuhi sebuah kontrak yang telah disepakati dan ditandatangani saat dirinya menerima beasiswa tersebut. Itu saja.

Sebenarnya itulah yang terjadi pada Veronica Koman, tak ada yang istimewa, its happen all the time. Jika Veronica Koman seorang yang jujur dan memiliki integritas ya bayar saja, selesai kan.

Veronica Koman sebenarnya sudah membayar cicilan pertamanya sebesar Rp. 64 juta, meskipun kemudian ia berkilah bahwa ia membayar karena ada tekanan dan ancaman dari pihak pemerintah Indonesia.

Tidak perlu memutarbalikan fakta seolah ia ditekan oleh Pemerintah Indonesia. Kalau belum mampu bayar bicara lah baik-baik.Tak perlu menggelar drama tak bermutu.

Jangan pula menjual kondisi rakyat Papua untuk melindungi dirinya dari kewajiban yang harus ditanggungnya. 

“Atau ada maksud lain, seperti agar ada kegiatan donasi untuk membayari hutangnya?”

News Feed