oleh

Kilas Balik : Tonggak sejarah pembangunan Papua dalam bingkai Ibu Pertiwi

-Artikel, Sosial-1.388 views

Kilas balik sejarah perjuangan leluhur kita di Papua tidaklah mudah. Pulau yang kaya akan sumber alam ini menjadikan Belanda mengingkari janjinya yang akan menyerahkan Papua kedalam bingkai NKRI. Sejenak kita menyimak sejarah perjuangan rakyat Papua pada 52 tahun silam.  Masih terngiang dalam ingatan kita, tanggal 1 Mei 1963 telah terjadi peristiwa bersejarah penting bagi rakyat Papua dan Indonesia pada umumnya, yaitu proses integrasi Irian Barat (Papua) ke pengakuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui cara, prosedur yang sah dan demokratis serta diterima Dunia Internasional.

Perasaan senasib dan sepenanggungan dari penindasan penjajahan Belanda yang sama-sama dirasakan saat itu, menjadi rasa yang tidak terlepaskan dari hati kehati masyarakat indonesia dan masyarakat Papua saat itu. Dijelaskan, November 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar di Den Haag, namun pada saat itu masalah Irian Barat masih belum terselesaikan.

Ketika itu, status politik Irian Barat hanya disetujui dan akan dituntaskan melalui perundingan dalam waktu satu tahun setelah penyerahan kedaulatan tersebut. Namun, proses perundingan penyelesaian Irian Barat tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Belanda bersikukuh untuk tetap menjajah Papua. Indonesia yang lebih dulu merasakan kemerdekaan dari Belanda terus berjuang bersama elemen pejuang Papua untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan dan tergabung dalam bingkai NKRI.

Rencana Pemerintah Belanda untuk tetap berkuasa di irian Barat makin jelas dengan memasukkan Irian Barat sebagai wilayah Kerajaannya dalam Undang-Undang Dasar mereka, tanggal 19 Pebruari 1952. Atas reaksi dan desakan Pemerintah Republik Indonesia untuk membuka perundingan kembali, maka pada tanggal 24 Juli 1953 Menteri Luar Negeri Belanda menjawab, bahwa sebelum dapat diadakan perundingan dengan Pemerintah Republik Indonesia Belanda akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Australia. Akhirnya pada tanggal 14 April 1954 Pemerintah Belanda menyatakan terang-terangan tidak mau berunding lagi.

Karena ternyata perjuangannya tidak berhasil, maka Pemerintah Republik Indonesia menempuh jalan perjuangan melalui forum PBB. Permintaan perutusan Pemerintah RI kepada Sekjen PBB untuk memasukkan masalah Irian Barat sebagai salah satu acara dalam Sidang Umum tahun 1954, meskipun sudah diterima oleh Dewan Politik, akhirnya gagal, karena tidak memenuhi quorum 2/3 jumlah suara. Dalam tahun 1955 usaha ini diulang dan berhasil pada tanggal 15 Desember 1955 diputuskan sebuah resolusi Sidang Umum PBB sebagai berikut:

  1. Setelah meninjau acara yang berkepala “Irian Barat”.
  2. Mengharapkan bahwa soal itu akan diselesaikan secara damai.
  3. Memperhatikan pernyataan bersama dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Nederland pada tanggal 7 Desember 1955, menyatakan harapan, bahwa perundingan yang dimaksud di dalam pernyataan bersama tersebut diatas akan dapat berhasil.

Di samping usaha melalui PBB diintensifkan diadakan pula usaha-usaha pendekatan secara langsung terutama dengan negara-negara Asia-Afrika. Di dalam Konferensi Kolombo, tanggal 2 Mei 1954 di Kandy telah tercetus suatu pernyataan bersama mengenai kolonialisme, antara lain dalam pasal 5 terdapat kalimat: ”Para Perdana Menteri membicarakan soal kolonialisme, yang mereka sesalkan masih ada di berbagai-bagai bagian dunia. Mereka berpendapat, bahwa terus adanya keadaan seperti itu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak azasi manusia dan merupakan ancaman bagi perdamaian dunia”.

Kemudian Konferensi Panca Negara: Birma, Sailan (Srilanka), India, Pakistan dan Indonesia pada tanggal 29 Desember 1954 di Bogor dalam komunike bersamanya tentang Irian Barat sudah lebih maju. Para Perdana Menteri kelima Negara dalam memperhatikan masalah Irian Barat menyokong pendirian Indonesia dan mengharapkan sungguh Pemerintah Nederland akan segera membuka kembali perundingan dengan Republik Indonesia guna melaksanakan kewajibannya berdasarkan persetujuan-persetujuan yang dengan hikmat telah diadakan oleh mereka dengan Indonesia. Akhirnya dalam Konferensi Bandung atau Konferensi negara-negara Asia-Afrika yang diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 dan diikuti oleh 29 negara, benar dan adilnya tuntutan Rakyat Indonesia diakui, dan ke-29 Negara Asia-Afrika tersebut bersepakat membantu / menyokong pendirian Indonesia tentang Irian Barat

Di lain pihak Pemerintah Belanda saat itu memperkuat diri. Pasukan-pasukan baru didatangkan lewat kutub utara karena RPA, Pakistan dan negara-negara Asia lainnya melarang pendaratan pesawat-pesawat Belanda yang mengangkut pasukan atau alat-alat perlengkapan perang. Keadaan makin tegang.

Patroli-patroli oleh kedua belah pihak dilancarkan di daerah-daerah perbatasan perairan, yang kadang-kadang mengakibatkan terjadinya clash fisik. Pada tanggal 15 Januari 1962 pertempuran terjadi di laut Arafuru, yang mengakibatkan gugurnya Komodor Laut (Laksamana Muda Anumerta) Jos Soedarso. Peristiwa ini merupakan peristiwa nasional yang kita kenal dengan nama “Peristiwa Aru”. Kemarahan Rakyat Indonesia memuncak. Seluruh potensi Angkatan Bersenjata dan ribuan sukarelawan/sukarelawati disiapkan. Keadaan benar-benar mulai gawat, Bahaya perang terbuka sudah hampir tidak terelakkan. Negara-negara besar mulai menaruh perhatian. Amerika serikat mengirimkan pesawat-pesawat pengintainya.

Perdebatan yang cukup sengit, diwarnai pula ancaman akan adanya konfrontasi senjata.  Namun pada akhirnya dicapai suatu kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah kerajaan Belanda melalui persetujuan New York Agreemen, tanggal 15 Agustus 1962, mengenai masalah Irian Barat yang selanjutnya disahkan Sidang Majelis Umum PBB ke-17 pada tanggal 21 September 1962 dalam bentuk Resolusi nomor 1752.

Sesuai persetujuan New York, hak menentukan nasib sendiri penduduk Irian Barat telah dilaksanakan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang berlangsung dari tanggal 14 Juli hingga 12 Agustus 1969. Hasil Pepera menyatakan penduduk Irian Barat tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari NKRI yang dikukuhkan Majelis Umun PBB ke-24 melalui Resolusi 2504 tanggal 19 November 1969. Terlihat bahwa pelaksanaan penentuan nasib sendiri Irian Barat telah dilakukan secara demokratis dan transparan.

Kembalinya Papua ke NKRI menjadi perhatian penuh oleh pemerintah pusat, hal ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dan pemerataan pembangunan. Segala upaya dilakukan termasuk mengcoba mengakomodir kebutuhan masyarakat Papua. Seperti yang kita liat sehari-hari tidak ada perbedaan antara Papua dengan daerah lainnya, antara masyarakat Papua  dengan masyarakat Indonesia lainnya. Semua melebur menjadi satu begitu juga masyarakat papua yang tinggal di luar Papua seperti di jakarta, bandung, jogjakarta dan di derah lainnya.

Semua perlakuan sama dan hidup berdampingan, karena kita satu yaitu Indonesia. Perkembangan Papua menjadi   prioritas, sarana dan prasarana selalu dibenahi dan ditingkatkan. Papua saat ini jauh lebih maju dan sejahtera dibandingkan negara tetangga ini merupakan bukti bahwa Indonesia berhasil membenahi diri khususnya Papua. Fenomena di perbatasanpun tampak jelas dimana banyak masyarakat yang ada diperbatasan memilih bergabung dengan Indonesia karena memiliki kehidupan jauh lebih layak.

Sungguh sangat disayangkan sampai saat ini masih ada sekelompok orang Papua yang masih di luar garis perjuangan, artinya masih memiliki perbedaan sudut pandang  dalam mengisi pembangunan ini, ada upaya untuk menghambat laju pembangunan karena kepentingan kelompok, ada juga upaya untuk menciptakan Papua tidak aman karena larut pada dikotomi dan persepsi yang salah mengenai pembangunan di Papua.

Mari bersama-sama membangun bumi Cendrawasih ini untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas,bermoral, bermartabat serta berpendidikan, Hilangkan perbedaan di antara kita, supaya Papua tidak tertinggal dengan daerah lain sebab kita tahu Papua masih mempunyai asset dan kekayaan alam yang sangat melimpah, Indonesia membutuhkan Pemuda dan masyarakat Papua yang berkualitas untuk dapat berkarya direpublik ini, tidak hanya berkarya di Papua saja namun bisa ber saing dan bersinergi dengan masayrakat Indonesia lainnya di belahan nusantara ini.

Sudah banyak masyarakat Papua yang sukses dan menjadi pejabat di Jakarta dan dikota besar lainnya, tidak hanya sebagai pejabat Pemerintahan namun terbuka peluang besar juga di sektor lainnya seperti di bidang Pendidikan, wirausaha, pertambangan dan masih banyak profesi lainnya. Semua profesi sangat dibutuhkan di republik ini, mari kita berkarya dan hilang kan belenggu perbedaaan diantara kita karena kita sama yakni Indonesia.

Sejarah Kembalinya Papua ke NKRI jangan dipolitisir Lagi oleh kelompok-kelompok ataupun oknum-oknum yang mempunyai kepentingan politik tertentu karena masuknya Papua ke NKRI benar-benar murni, melalui tahapan-tahapan perjuangan kehendak masyarakat Papua.

Kita patut berterima kasih kepada para pejuang, baik yang telah mendahului kita maupun masih berdampingan dengan kita saat ini berserta segenap keluarga para pejuang. Karena mereka semua, telah dengan total dan tanpa pamrih mendarma bhaktikan tenaga, pikiran dan jiwa raganya demi keutuhan bangsa dan Negara Indonesia. (DS)

News Feed