oleh

KEMUNAFIKAN PERJUANGAN POLITIK PAPUA MERDEKA

-Artikel, News-806 views

Kitorangpapuanews.com – @taishakuten205 Seorang Komposer Musik Klasik, Filosofis, Peneliti Komputer asal Amerika Serikat, Jaron Zepel Lanier mengatakan, “Jika kita ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan masyarakat dan ideologinya, IKUTI UANGNYA. Jika uangnya mengalir lebih banyak ke iklan/propaganda daripada seniman, jurnalis dan musisi maka dapat dipastikan bahwa masyarakat lebih perhatian kepada manipulasi daripada kebenaran dan keindahan.”

Kata-kata     bijak     di    atas    menjadi     landasan    pemahaman     saya    dalam menanggapi tulisan Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Theologi, Aris Yeimo di media online suarapapua.com. (https://suarapapua.com/2020/04/25/organisasi-papua-merdeka-dan- dialog-damai/)

DALAM TULISANNYA, disebutkan bahwa ada 6 indikator yang menunjukkan eksistensi OPM sebagai bentuk perlawanan terhadap Negara yang diakui secara lokal, nasional dan regional bahkan internasional. Saya mencoba untuk mengupas satu persatu dengan harapan memberikan pemahaman sekaligus pencerahan supaya tidak tersesat di kemudian hari,

 

1. Claim OPM sudah diterima secara luas oleh mayoritas orang asli Papua sebagai gerakan pembebasan nasional Papua Barat. “Mayoritas orang asli Papua” menerima OPM memerlukan fakta dan data yang jelas serta akurat. Secara geografis, kontur wilayah Papua yang variatif dan cenderung terisolir, menyebabkan penyebaran penduduk yang tidak merata sehingga “claim” tersebut sulit dibuktikan jika landasannya hanya sepihak dan bersifat tendensius bagi penulis maupun para simpatisan OPM. Claim mayoritas juga dipertanyakan ketika dihadapkan pada orang asli Papua yang berasal dari wilayah pantai, dimana “mayoritas” OPM dan simpatisannya berasal dari wilayah gunung. Jadi pertanyaannya sekarang, mana lebih banyak (jika menyebut phrase mayoritas) orang gunung atau orang pantai? Tentunya sensus penduduk 2020 mendatang akan menjawabnya lebih akurat.

2. Claim perjuangan OPM diakui secara internasional. Perlu dipahami, pengakuan internasional terhadap OPM sampai dengan saat ini tidak pernah ada. Tidak ada satupun Negara maupun forum internasional yang membahas OPM sebagai salah satu organisasi internasional yang memiliki perwakilan tetap. Jika bicara tentang African Carribean and Pacific (ACP) Forum maupun Pacific Island Forum (PIF) termasuk Melanesian Spearhead Group (MSG), forum- forum regional tersebut tidak pernah membahas kemerdekaan Papua apalagi OPM. Bahkan ULMWP dan Benny Wenda yang paling aktif dalam melakukan lobby-lobby internasional tidak pernah diakui sebagai perwakilan Papua selama ini. ULMWP baru diakui sebagai observer tahun 2016 dalam forum MSG yang artinya tidak memiliki hak suara dan menyampaikan pendapat dalam forum tersebut. Sehingga claim tersebut sangat absurd.

3. Claim  OPM      telah memiliki struktur kepemimpinan yang sudah sangat terorganisir di bawah nahkoda para diplomat dan ULMWP. Yang pertama, Panglima OPM Goliath Tabuni tidak pernah mengakui lobby-lobby internasional ULMWP, bahkan pada 1 Agustus 2019, TPNPB-OPM mendeklarasikan persatuan dan kesatuan TPNPB- OPM. Dalam deklarasi tersebut, melalui melalui Sekretaris Panglima tertinggi TPNPB, Anton Obed Tabuni menyatakan dengan tegas menolak pembentukan West Papua Army oleh ULMWP dan TRWP di Vanimo, PNG 1 Mei 2019 lalu. Panglima OPM Goliath Tabuni juga secara tegas menyatakan bahwa perjuangan bersenjata dan politik semua dilakukan di dalam negeri bukan di luar negeri. (https://suarapapua.com/2019/08/14/perkuat-tpnpb-goliat-tabuni- cs-tolak-organisasi-tandingan/)

 4.  Claim perang gerilya TPNPB dan TNI/POLRI telah dianggap publik di dalam dan luar negeri sebagai perang pembebasan nasional Papua Barat. Perlu dipahami oleh penulis, bahwa Pemerintah Indonesia dan DPR belum pernah menyatakan perang terhadap TPNPB-OPM hingga saat ini. Bahkan, hingga saat ini, status Provinsi Papua dan Papua Barat berada dalam kondisi tertib sipil. Artinya, Pemerintah Indonesia dan DPR menilai belum adanya ancaman yang bersifat darurat terhadap kedaulatan dan integritas Negara. Pernyataan perang justru dikeluarkan oleh para panglima OPM di wilayah- wilayah seperti Ndugama dan Tembagapura. Oleh karenanya, pendekatan Negara dalam mengatasinya bersifat penegakan hukum untuk menjamin ketertiban masyarakat.

 5. Claim upaya mediasi KNPB di dalam kota di seluruh Tanah Papua telah dianggap oleh publik di dalam dan luar negeri Papua sebagai cara paling humanis untuk menuntut pengakuan hak politik orang Papua yang dianggap telah dirampas oleh Negara. Secara nasional, hak politik warga Negara dilindungi oleh UUD 1945 dalam pasal 27 ayat 1 mengenai persamaan kedudukan semua warga negara terhadap hukum dan pemerintahan; pasal 28 tentang kebebasan, berkumpul dan menyatakan pendapat; dan pasal 31 ayat 1 tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Secara internasional, Indonesia juga meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang melindungi hak politik setiap warga Negara. Perlu diketahui bahwa dalam meratifikasi ICCPR Negara-negara yang mengakui konvensi internasional (bukan hanya Indonesia) tersebut diperbolehkan mengurangi kewajiban dalam pemenuhan hak-hak apabila dihadapkan dengan ancaman yang sebanding demi menjaga keamanan/moralitas umum maupun menghormati kebebasan hak orang lain. Dalam hal ini, yang dapat menilai/memperkirakan ancaman terhadap keutuhan  dan kedaulatan Negara adalah aparat keamanan/penegak hukum. Aksi- aksi KNPB selama ini dianggap merupakan ancaman bagi Negara dengan provokasi yang bersifat diskriminatif sehingga mengancam keamanan/ketertiban maupun kebebasan orang lain.

 6. Claim adanya fakta bahwa setiap orang asli Papua, bahkan juga beberapa non-Papua, yang mengkritisi kebijakan pemerintah pusat yang dianggap keliru dan berpotensi mengancam eksistensi orang asli Papua di atas Tanah Papua sering dianggap sebagai antek-antek OPM. Kembali ke poin ke-5 tadi, bahwa Negara memiliki hak untuk membatasi kewajiban dalam memenuhi hak jika dinilai mengganggu ketertiban umum maupun keamanan dan kebebasan orang lain. Lihat contoh kejadian pembakaran fasilitas publik bahkan warga pendatang di Wamena September lalu. Apakah penegakan hukum (dengan membatasi kewajiban Pemerintah dalam pemenuhan hak- hak) tidak patut dilakukan? Apakah oknum-oknum warga masyarakat asli Papua yang melakukan kejahatan kemanusiaan tersebut dibiarkan? Bagaimana juga dengan para pekerja PT.Istaka Karya yang menjadi korban kejahatan kemanusiaan TPNPB/OPM apakah tidak berhak memperoleh keadilan?

Kemunafikan Perjuangan Politik Papua Merdeka

Penjelasan dari berbagai claim di atas menunjukkan bahwa betapa banyaknya fakta yang diabaikan oleh penulis dalam melihat suatu persoalan. Padahal, realitas publik tidak dapat dinilai secara sepihak, apalagi bersifat tendensius. Oleh karenanya saya pribadi berpendapat adanya kemunafikan dalam perjuangan politik Papua Merdeka ini, dimana fakta-fakta yang tampak “memberatkan” selalu diabaikan atau bahkan disembunyikan demi tercapainya sebuah tujuan sehingga yang muncul adalah upaya memanipulasi informasi yang disajikan kepada publik.

 

Setiap kemunafikan memiliki arti adanya motif yang disembunyikan. Jika perjuangan politik Papua Merdeka ini adalah benar untuk melindungi dan memperjuangkan entitas orang asli Papua maka seharusnya perjuangan politik mereka lebih kepada upaya memperkuat SDM Papua dengan pendidikan, pembangunan karakter, hingga kearifan lokal, bukan dengan cara-cara memanipulasi ruang-ruang publik yang justru menciptakan disorientasi. Bukan juga dengan cara-cara menyalahgunaan wewenang maupun keuangan daerah/desa untuk mendukung perjuangan, korupsi untuk kepentingan pribadi. Seperti kata bijak di atas, follow the moneyJika benar dan baik, uang yang mengalir ke TPNPB-OPM, ULMWP dan KNPB tentunya akan menciptakan keindahan, harmonisasi dan kebenaran.

 

Dengan kondisi seperti ini, saya pribadi pesimis bahwa niat dan upaya baik dari LIPI dan JDP akan mampu memberikan rekomendasi penyelesaian masalah Papua, dengan mempertimbangkan perjuangan politik Papua.

 

News Feed