KAPASITAS LUKAS ENEMBE SEBAGAI GUBERNUR PAPUA DIPERTANYAKAN

oleh

Jayapura, Kitorang Papua – Pada bulan ini berita duka menyelimuti tanah Papua, setelah banyak diberitakan media lokal maupun nasional atas pembantaian terhadap puluhan pekerja proyek jembatan di Distrik Yigi oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Kejadian ini telah menodai kesucian bulan Desember yang mana mayoritas masyarakat Papua menyiapkan hari Natal, yaitu hari kelahiran Yesus sebagai juru damai yang penuh cinta kasih.

Aksi pembantaian ini bahkan diikuti oleh sejumlah isu hoax. Pegiat dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) bahkan media ramai membincangkan tindakan aparat dengan berita hoax seperti penggunaan bom, serangan udara, senjata kimia fosfor dan lainnya. Selain itu, situasi semakin tidak kondusif setelah Gubernur Papua mengeluarkan pernyataan yang tidak menunjukan ia sebagai seorang Gubernur.

Pernyataan Gubernur Lukas Enembe terkait pembantaian Nduga itu terlihat gamang dan ragu. Itu menunjukan kapasitas ia sebagai pemimpin yang tidak memahami persoalan rakyatnya sendiri. Pantas jika ini menjadi bulan-bulanan awak media.

KKB yang telah melakukan pembantaian harus ditangkap dan diadili seadil-adilnya. Bukan malah dilindungi sebagaimana pernyataan Gubernur Enembe. Enembe tidak paham persoalan sebenarnya. Kapasitas dia sebagai Gubernur, sekali lagi patut dipertanyakan.

Masyarakat Papua mempertanyakan tindakan aparat dalam mengejar para pelaku pembantaian Nduga terkait dengan pernyataan Gubernur Enembe akan melaporkan ke PBB jika ada masyarakat Papua yang mati oleh aparat.

“Tidak boleh ada lagi orang Papua yang mati di tanah ini hanya karena persoalan sepele. Ko mau TNI kah, polisi kah, kalau bunuh orang Papua, saya lapor langsung PBB,” tegas Enembe di Kampung Harapan (24/9) lalu.

Lantas bagaimana dengan kejadian pembantaian para pekerja yang tidak berdosa ini? Gubernur Enembe mau lapor kemana kah? Apakah mereka itu dipelihara untuk setampuk kekuasannya di Papua?  (*)