oleh

Jokowi Tak Peduli Pada Korban Rusuh Papua

-Artikel, Publik-783 views
Presiden Joko Widodo bertemu dengan para tokoh Papua

Jakarta, Kitorangpapuanews.com – Dewan Adat Papua (DAP) menganggap Presiden Joko Widodo tidak memiliki rasa empati dan kepedulian terhadap korban akibat kerusuhan di Papua dan sekitarnta dengan menjamu 61 orang dari Papua ke Istana beberapa waktu lalu.

Sekretaris Dewan Adat Papua, Leonard Imbiri lewat pernyataan resminya yang diterima Law & Justice mengatakan, 61 orang yang mengaku tokoh Papua itu tidak merepresentasikan Rakyat Papua.

Kata dia, presiden harusnya memeriksa apakah mereka datang untuk menyampaikan aspirasi dari korban kerusuhan dan masyarakat Papua secara keseluruhan atau tidak.

“media massa nasional tampak mengundang/ meminta pendapat dari oknum atau oknum-oknum yang mengklaim diri berasal dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua, yang pimpinannya justru berkedudukan di Jakarta. DAP Papua mengingatkan banhwa LMA dimaksud adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dan tidak memiliki legitimasi yang seharusnya dari masyarakat adat Papua”, tegas Leonard Imbiri seperti dikutip dari Pernyataan Pers Dewan Adat Papua (DAP).

Leonard Imbiri menambahkan, cara-cara yang dilakukan Pemerintah Indonesia kepada orang Papua saat ini tak berbeda dengan cara yang dilakukan saat proses Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 silam.

“Pertemuan tokoh 61 ini sekali lagi mengingatkan kami tentang peristiwa PEPERA dimana, proses perekrutan dan pernyataan semua berjalan sangat tidak demokratis, dan terkesan tersembunyi. Cara ini kami gambarkan sebagai “mafia” formal. Untuk sebuah pertemuan yang sangat formal, berlangsung di Istana negara, dengan Presiden Republik Indonesia, tapi dijalankan dengan skenario yang sangat tidak bermartabat,” katanya.

“Kami memahami pertemuan ini sebagai politik belah bambu (ada yg diinjak, ada yang diangkat) untuk mengadu domba orang Papua dan juga sebagai tindakan yang didasarkan atas rasisme dan diskriminatif yang dilakukan oleh negara. Masyarakat Papua telah dianggap bodoh dan tidak mampu mengurus diri sendiri, sehingga tidak mampu menentukan representasi masyarakat Papua, serta tidak mampu untuk merumuskan apa yang terbaik untuk masa depan Papua.” tambahnya.

Disisi lain, DAP juga meminta kepada Presiden RI untuk mengevaluasi dan menertibkan aparatur negara (Sipil, Intelijen, TNI dan Polri) yang menggunakan cara-cara mafia dalam merespon persoalan Papua.

Ia juga meminta seluruh anak-anak adat Papua untuk tidak mudah menyerahkan diri dalam skenario pihak lain yang bertujuan memecah belah kesatuan masyarakat adat Papua.

Di sisi lain, Lemok Mabel dari DAP Lapago mendesak Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat serta Bupati dan Walikota se-Tanah Papua untuk membangun komunikasi efektif dengan semua mahasiswa dan perguruan tinggi sebagai langkah memastikan keamanan dan kelanjutan studi bagi mahasiwa Papua di berbagai daerah.

News Feed