oleh

Jhon Al Norotouw : Konflik di Papua bukan karena hadirnya TNI-Polri tapi adanya Pemberontakan terhadap Kedaulatan Negara yang SAH.

-Artikel-2.628 views

Kitorangpapuanews.com – Pengamat Sosial Politik Papua, Jhon Al Norotouw menilai sikap terjadinya konflik di Papua bukan karena hadirnya TNI-Polri tapi karena adanya sekelompok orang yang mempersenjatai diri secara illegal dan melakukan pemberontakan terhadap kedaulatan negara yang sah.

“Tidak ada suatu hukum apapun yang membenarkan adanya seseorang atau sekelompok orang yang tanpa hak boleh mengangkat senjata secara illegal,” tutur Jhon.

Dan tidak ada satupun negara berdaulat di diseluruh dunia sejak manusia mengenal peradaban sampai kelak berakhirnya peradaban yang membenarkan adanya sekelompok orang yang melakukan pemberontakan terhadap kedaulatan negaranya.

Penempatan dan penugasan personel TNI-Polri di seluruh wilayah kedaulatan NKRI adalah hak dan kewajiban Institusi TNI-Polri dan Negara yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dan undang-undang negara.

Bukan diatur oleh Pemda, LSM atau pengamat.

Tidak ada sejengkalpun daerah di wilayah NKRI yang tidak dapat diduduki oleh TNI-Polri selaku alat negara sebagai bentuk kehadiran negara dalam rangka menjaga kedaulatan negara.

Amerika Serikat saja menempatkan ribuan pasukan militernya berikut armada perangnya yang sangat lengkap di Darwin Australia yang nyata-nyata bukan wilayah kedaulatan Amerika, tetap tidak pernah ada yang protes.

Kenapa TNI-Polri bertugas di wilayah kedaulatan negaranya sendiri, dalam rangka menjaga dan kedaulatan Negara kok ramai-ramai para pejabat Pemda dan Tokoh Papua protes?

Sedangkan urusan membela kedaulatan Negara bukan hanya menjadi tugas TNI-Polri semata, tetapi sesuai amanah konstitusi negara yaitu UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara.

Jadi sangat ironis bila pejabat daerah yang bersikap bukannya membela negara tetapi justru membela dan melindungi para pemberontak negara.

Setiap kepala daerah berkewajiban menjamin setiap warganya memiliki Nasionalisme dan cinta tanah air, sesuai dengan amanah UU negara. Apakah sudah dilakukan oleh kepala daerah di Papua???

Pandangan Mantan Kepala Bin Hendropriyono memiliki korelasi yang sama mempertanyakan kesetiaan para kepala daerah di Papua pada NKRI selama ini.

“Para gubernur dan bupati di seluruh Papua dan Papua Barat harus menyatakan secara terbuka deklarasi setia kepada NKRI. Kita nggak mau ada yang main-main mata di belakang layar, oleh karena itu harus dideklarasikan kesetiaan pada NKRI. Supaya jelas siapa yang setia siapa yang tidak. Sebab jika diam saja, tidak jelas mereka memihak NKRI atau OPM,” kata Hendropriyono kepada wartawan,

Bila di wilayah pemerintahannya terdapat sekelompok orang melakukan tindakan yang merongrong kedaulatan negara dalam bentuk apapun maka setiap kepala daerah wajib hukumnya untuk mendukung, membantu dan memfasilitasi TNI-Polri dalam membasmi dan menumpas segala bentuk pemberontakan yang berlangsung di seluruh wilayah pemerintahannya.

Bukan sebaliknya justru melindungi para pemberontak.

“Sangat ironis sebab setiap tragedi pelanggaran HAM, pemerkosaan dan pembantaian yang dilakukan oleh KKSB OPM tidak seorangpun pejabat Pemda, Pemprov dan tokoh Papua lainnya yang berkomentar prihatin apalagi menunjukkan sikap protes terhadap KKSB OPM untuk menyerahkan senjata dan menyerahkan diri ke aparat keamanan,” ungkap Jhon

 

News Feed