oleh

JELAS MEREKA AKTOR MAKAR, Pikirkan Juga Para Korban Kekerasan dari Mereka. Jangan Ciptakan Opini Sesat di Ruang publik !

-Artikel, News-357 views

Kitorangpapunews.com Sidang pertama pembacaan dakwaan untuk tujuh terdakwa kerusuhan Papua sudah digelar di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (11/2/2020).Tujuh terdakwa yang disidangkan dengan dugaan makar yakni Alexander Gobay, Fery Kombo, Hengki Hilapok, Buchtar Tabuni, Irwanus Uropmabin, Steven Itlay, dan Agus Kossay. Dalam sidang dakwaan, tim jaksa yang diketuai Adrianus Tomana dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua mendakwa ketujuh orang tersebut membuat penghasutan untuk perbuatan makar. Oleh karena itu, ketujuh orang itu dikenakan dengan Pasal 106 KUHP, Pasal 110 ayat (1) KUHP, Pasal 82 APP No 12/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 160 KUHP, dan Pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang penghasutan untuk membuat makar. Pasal 106 KUHP ini mengatur terkait makar dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

Berkedok kebebasan penyampaian pendapat sebagai bentuk Hak Asasi Manusia. Sangat jelas, perbuatan para terdakwa melakukan makar dengan maksud untuk memisahkan Provinsi Papua dan Papua Barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Terdakwa bersama-sama melakukan perbuatan yaitu makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara

  “Tidak perlu ciptakan opini di ruang publik seakan ketujuh tersangka yang kasusnya sedang disidangkan di Kalimantan tidak melakukan kejahatan. Mereka ditetapkan sebagai tersangka lantaran memenuhi unsur,” tegas Kamal, Senin (24/2).

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal mengingatkan kuasa hukum 7 tersangka kasus Makar kerusuhan di Jayapura pada 29 Agustus 2019, untuk tidak menciptakan opini di ruang publik.

Menurut Kamal, ketujuh tersangka yang disidangkan di Kalimantan Timur adalah pelaku utama kerusuhan di Jayapura. Bahkan mereka adalah para intelektual yang melakukan skenario kejahatan.

Bagaimana mungkin mereka dinyatakan tidak bersalah sementara terjadi kerugian material saat itu, hilangnya nyawa manusia. Orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, tempat usaha hingga mengalami kerugian yang teramat besar.

Rumah-rumah, tempat usaha, perkantoran hingga pertokoan yang berjejer di jalan ikut terbakar saat kerusuhan 29 Agustus lalu.

“Jadi tidak serta merta kami melakukan penangkapan dan penahanan serta proses hukum terhadap ketujuh tersangka jika tidak ada kesalahan yang diperbuatnya. Kami melakukan proses hukum sesuai dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan itu sendiri,” tegas Kamal lagi.

Adapun penetapan 7 tersangka menurutnya, sesuai dengan unsur-unsur yang sudah cukup dan sesuai dengan apa yang dilakukan. Untuk itu, para kuasa hukum diminta tidak memutarbalikan fakta.

“Kasihan korban kekerasan yang ada di Jayapura akibat kejadian 29 Agustus lalu. Kita juga harus memikirkan aspek-aspek sosial, aspek hukum dan keadilan itu kepada siapa saja. harus kita pikirkan juga keluarga korban,” ucap Kamal.

Kepada kuasa hukum, Kamal mempersilakan melakukan pembelaan di ruang sidang. Bukan malah menciptakan opini di ruang publik seakan ketujuh tersangka tidak melakukan kejahatan.

“Silakan punya profesi sebagai pengacara tapi jangan ciptakan opini seakan pelaku tidak melakukan kesalahan,” tegas Kamal.

Terkait dengan peralihan sidang ke Kalimantan Timur, Kamal menyebutkan, itu untuk situasi Kamtibmas yang baik di wilayah Papua agar tetap aman dan kondusif.

News Feed