oleh

Jangan Terpancing Kibarkan Bintang Kejora ! Ini Dasar Aturan Secara Hukum Yang Melarangnya

-Artikel, Berita, News-136 views

Kitorangpapuanews.com – Beberapa waktu lalu adanya seruan dari Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) yang dipimpin Forkorus Yaboisembut untuk mengibarkan Bintang Kejora pada 19 Oktober mendatang mendapat tanggapan tegas Wakil Ketua I DPR Papua, Dr. Yunus Wonda, SH., MH.

Ia berpendapat kurang tepat jika mengajak masyarakat untuk mengibarkan bintang kejora yang kemudian nantinya akan berhadapan dengan aparat keamanan.

Ia  lantas meminta masyarakat tidak melakukan aktifitas tersebut karena hanya akan menimbulkan persoalan baru. Selain itu setelah pengibaran esoknya tidak membuat Papua merdeka.

“Adanya seruan untuk mengibarkan Bintang Kejora pada 19 Oktober sebagai hari lahirnya Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) saya pikir ini kurang bagus. Saya minta masyarakat tidak terpancing, tidak terhasut untuk mengibarkan tanggal 19. Sebab tak ada jaminan setelah tanggal 19 besoknya Papua akan merdeka,” ucapnya, Rabu (14/10).

Hal itu dapat dibenarkan dikarenakan yang akan terjadi justru orang Papua akan menjadi korban, berbenturan dengan TNI-Polri dan kembali mengucurkan darah dan air mata.

Berikut ini adalah aturan yang dapat menjadi dasar dimana pengibaran bendera bintang kejora dapat diartikan sebagai tindakan makar dan pelaku dapat dijerat dengan hukum pidana.

Jika merujuk pada UU 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua, ditegaskan bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI. Maka bendera Papua adalah bendera merah putih. Hal tersebut ada dalam Pasal 2 ayat 1:

Pasal 2 ayat 1, Provinsi Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Sang Merah Putih sebagai Bendera Negara dan Indonesia Raya sebagai Lagu Kebangsaan.

Dalam ayat 2 dijelaskan, Provinsi Papua dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan. Ketentuan tentang lambang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Perdasus dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Namun untuk lambang daerah dan simbol kultural Papua dalam bentuk bendera, diperbolehkan dikibarkan. Perlu dicatat, panji kebesaran yang dimaksud adalah yang sifatnya kultural daerah saja.

Pasal 1 (h.) Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera Daerah dan lagu Daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan.

Pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pengibaran bendera bintang kejora diperbolehkan. Sebab, kala itu Gus Dur menilai bendera bendera bintang kejora sebagai bendera kultural. Syaratnya, bendera bintang kejora tidak boleh dikibarkan lebih tinggi ketimbang bendera NKRI.

Kendati demikian, aturan ini kemudian dicabut pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui PP No 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Negara. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 6 Ayat 4.

Pasal 6 ayat 4, Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/ perkumpulan/ lembaga/gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait desain logo dan bendera organisasi terlarang ini secara eksplisit dipaparkan dalam penjelasan Pasal 6 Ayat 4. Bendera bintang kejora dan logo burung mambruk bukan lambang daerah, melainkan lambang gerakan separatis di Provinsi Papua. Begini bunyi penjelasannya:

Yang dimaksud dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/ perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam ketentuan ini misalnya logo dan bendera bulan sabit yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Aceh, logo burung mambruk dan bintang kejora yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Papua, serta bendera benang raja yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Maluku.

Jika merujuk pada aturan KUHP, pengibaran bendera Bintang Kejora bisa dijerat dengan Pasal 104, 106, 107, atau Pasal 108.

Didalm Pasal 104 KUHP berbunyi : Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Dalam KUHP Pasal 106 mengatur tentang makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Sementara Pasal 107 ayat (1) menjelaskan bahwa makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dan ayat (2), “para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

Kemudian Pasal 108 ayat (1) “Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Ayat (2) “para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”.

Sebagai contoh kasus, tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Filep Karma berunjuk rasa di Jayapura bersama ratusan mahasiswa Papua pada tahun 2004. Dia ditangkap karena mengibarkan bendera bintang kejora yang merupakan bendera gerakan papua merdeka. Dia dipidana dengan Pasal 104 KUHP tentang makar.

Dimana dalam Pasal 104 KUHP dikatakan bahwa Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa Presiden NFRPB akan menanggung semua akibatnya apabila ada masyarakat yang mengibarkan bendera bintang kejora seperti yang diutarakan Kepala Polisi NFRPB, Elias Ayakeding, Sabtu 17 Oktober 2020. Karena tindakan pengibaran bendera bintang kejora tersebut sudah jelas merupakan suatu tindakan makar berdasarkan hukum yang berlaku.

Jadi apakah kita semua masih berpikir untuk mengibarkan bendera bintang kejora?

News Feed