oleh

Jalan berliku menyelesaikan konflik Papua

-Artikel-128 views

Kitorangpapuanews.com – Persoalan yang terjadi di wilayah Papua agaknya menjadi pekerjaan pemerintah yang tak kunjung usai. Setelah kasus rasialisme dan pembakaran Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) Agustus lalu, konflik demi konflik rutin terjadi di Bumi Cendrawasih.

Imbasnya banyak masyarakat Papua menjadi korban. Hal ini juga menyulut kemarahan masyarakat Papua kepada pemerintah. Tetapi sayangnya desakan referendum, menuntut keadilan, penyelesaian sejarah dan kasus HAM, penuntasan kasus rasialisme, dibalas melalui pendekatan militeristik. Upaya lainnya justru masih dianggap abu-abu. Akibatnya kerusuhan semakin menjadi-jadi di berbagai wilayah Papua.

Berangkat dari itu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membentuk Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD guna menyelesaikan segala persoalan yang terjadi di Papua.

Pansus Papua DPD diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang komprehensif untuk mewujudkan Papua damai dan sejahtera. Pascapembentukannya, Pansus Papua DPD langsung memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan beberapa hal dalam rangka pembuktian kerja mereka.

Pansus Papua DPD mendorong agar pemerintah mau menggelar dialog dengan semua elemen kelompok masyarakat Papua. Termasuk kelompok yang selama ini dianggap berlawanan dengan pemerintah seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Bukan hanya itu, Pansus Papua DPD juga mendorong agar aparat kepolisian segera membebaskan mahasiswa Papua yang menjadi tahan politik (tapol) hingga sekarang. Mereka berharap pmahasiswa dapat dibebaskan agar situasi kembali cair.

Menko Polhukam Mahfud MD menerima positif dorongan dan masukan tersebut. Namun demikian, Mahfud meminta agar Pansus Papua DPD mengkaji kembali rekomendasi yang mereka berikan, apakah dapat berjalan sesuai rencana tanpa melahirkan situasi yang tidak diinginkan bagi keamanan negara.

“Mereka juga masih perlu presentasi lebih banyak. Ada beberapa konsep yang perlu ditemukan untuk jangka panjang. Konsep yang dijalankan nanti harus dilakukan, selain untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) juga dapat melindungi hak negara,” kata Mahfud usai melakukan pertemuan dengan Pansus Papua DPD di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

News Feed