HRW: Indonesia Harus Segera Lakukan Penyelidikan Independen di Papua Barat

oleh -13 views
Human Rights Watch (HRW) mendesak pemerintah Indonesia untuk segera melakukan penyelidikan independen di Papua Barat. HRW mengatakan bahwa situasi di kawasan itu masih ‘tegang’ setelah kerusuhan mematikan di Wamena yang memaksa ribuan orang mengungsi.

Kitorangpapuanews.com- Pihak berwenang Indonesia harus secara independen menyelidiki kerusuhan baru-baru ini di Papua Barat yang menyebabkan 33 kematian, Human Rights Watch (HRW) mengatakan, seiring penduduk asli Papua mendesak pemerintah untuk mengizinkan para pejabat hak asasi manusia PBB mengakses wilayah bergolak itu.

Kelompok hak asasi manusia tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Selasa (8/10), bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) harus memimpin penyelidikan, terutama terkait kerusuhan mematikan di kota Wamena pada akhir September, dan meninjau kembali bagaimana pasukan pemerintah menangani kerusuhan.

Brad Adams, Direktur Asia di HRW, mengatakan bahwa menempatkan pengawas independen di lapangan “akan membantu mencegah pelanggaran oleh militan dan pasukan keamanan, yang akan menguntungkan semua orang Indonesia.”

“Investigasi independen diperlukan untuk memeriksa peran pasukan keamanan dan menuntut siapa pun yang bertanggung jawab atas kesalahan,” kata Adams dalam sebuah pernyataan.

“Situasi di Wamena tegang, namun sulit untuk memverifikasi keadaan karena tidak ada wartawan yang bisa secara independen pergi ke daerah itu untuk mewawancarai para saksi,” tambahnya.

Lebih dari 16.000 warga Papua dan penduduk lainnya juga terpaksa meninggalkan rumah mereka dalam beberapa pekan terakhir karena protes keras.

Presiden Indonesia Joko Widodo yang akan dilantik untuk masa jabatan keduanya akhir bulan ini, telah menyerukan ketenangan di tengah-tengah protes kekerasan, tetapi juga telah mengerahkan ribuan pasukan keamanan untuk membantu mengendalikan situasi.

Selain bertemu dengan sekelompok orang asli Papua di istana kepresidenan, ia juga menawarkan untuk bertemu dengan para pemimpin pro-kemerdekaan, termasuk Benny Wenda, pemimpin Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP) yang tinggal di pengasingan di Inggris.

Polisi sebelumnya menuduh Wenda menghasut kerusuhan Wamena—tuduhan yang telah ia bantah.

Human Rights Watch mengatakan telah menerima laporan pelanggaran oleh pasukan keamanan Indonesia di Papua Barat.

Tekanan rasial dan agama

Sejak pertengahan Agustus, Papua Barat telah dilanda gelombang protes massa dan kekerasan yang dipicu oleh dugaan rasisme terhadap penduduk asli Papua oleh orang Indonesia dari bagian lain nusantara, serta seruan untuk pemerintahan sendiri di wilayah miskin tersebut.

Pemerintah di Jakarta menyatakan bahwa wilayah itu—yang menempati bagian barat pulau Papua Nugini—adalah bagian dari Indonesia karena berada di bawah Hindia Belanda, yang membentuk dasar perbatasan negara modern masa kini.

Mayoritas orang Papua adalah Kristen dan etnis Melanesia dengan sedikit ikatan budaya dengan masyarakat Indonesia lainnya yang mayoritas Muslim.

Pemberontakan bersenjata tingkat rendah oleh penduduk asli Papua telah bergemuruh selama bertahun-tahun melawan pemerintah pusat di Jakarta.

Pada bulan Desember, 17 orang tewas setelah para pejuang kemerdekaan menyerang pekerja proyek pembangunan jalan, yang mendorong tindakan keras militer yang memaksa 35.000 warga sipil melarikan diri.

Putaran kekerasan terbaru meletus pada pertengahan Agustus.

HRW mengatakan bahwa mereka telah menerima laporan bahwa pasukan keamanan Indonesia “sering melakukan pelanggaran terhadap penduduk Papua, termasuk penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan.”

Dalam sebuah pernyataan pada Senin (6/10), Wenda dari ULMP yang pro-kemerdekaan, menyatakan kesediaannya untuk menerima undangan Presiden Jokowi, tetapi menyebutkan beberapa syarat agar pertemuan tersebut bisa berlangsung.

Beberapa di antaranya, Wenda mengatakan bahwa masalah referendum Papua Barat tentang kemerdekaan harus menjadi agenda pertemuan, yang akan dilakukan melalui “mediasi pihak ketiga”.

Dia juga menuntut pembebasan beberapa “tahanan politik” Papua Barat dan akses menghubungi pejabat PBB, wartawan internasional, dan LSM di daerah itu.

“Kami tidak akan dibodohi oleh isyarat dan jabat tangan yang baik sementara orang-orang kami terbunuh di Nduga, di Wamena, di Jayapura,” katanya merujuk pada berbagai kota di Papua.

Sementara itu, HRW memperingatkan bahwa kematian orang non-Papua baru-baru ini di Wamena juga telah “membuat marah” kelompok religius di Sumatra, Sulawesi, dan Jawa.

“Front Pembela Islam (FPI)—salah satu milisi Muslim terbesar di Jawa—telah mulai menyerukan umat Islam untuk melakukan jihad melawan warga Papua yang mayoritas beragama Kristen di kedua provinsi,” kata HRW.

Keterangan foto utama: Presiden Joko Widodo telah mencoba untuk meredakan situasi dengan menawarkan untuk bertemu dengan para pemimpin pro-kemerdekaan Papua Barat. (Foto: Antara/Marius Wonyewun via Reuters)

HRW: Indonesia Harus Segera Lakukan Penyelidikan Independen di Papua Barat